Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Ingatkan Para Menteri, Ekspektasi Masyarakat Tinggi

Kompas.com - 27/10/2019, 14:12 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan para menteri yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju tak tenggelam dalam euforia.

Ia mengingatkan para menteri dan wakilnya segera bekerja seusuai target lantaran tingginya ekspektasi masyarakat terhadap mereka.

"Ekspektasi masyarakat terhadap Kabinet Indonesia Maju terbilang cukup tinggi. Masyarakat akan menunggu dan melihat apa yang bisa diperbuat oleh kabinet baru dalam 100 hari pertama masa bhakti para menteri," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Minggu (27/10/2019).

"Masyarakat berharap kabinet baru produktif dan lebih baik dari kabinet sebelumnya. Harapan masyarakat ini hendaknya diterima para menteri sebagai tantangan, bukan beban," ucap dia.

Baca juga: PP Muhammadiyah Bantah Kecewa dengan Susunan Kabinet Indonesia Maju

Bambang merasa perlu mengingatkan hal itu karena formasi kabinet lebih banyak diisi figur baru.

Beberapa di antara mereka bahkan belum mengenal mekanisme kerja dan dinamika birokrasi kementerian.

Dengan demikian, menurut dia, inisiatif para menteri untuk segera konsolidasi menjadi sangat penting.

Namun, Bambang mengingatkan konsolidasi di kementerian pun tidak boleh terlalu banyak menyita waktu.

Sebab, pada akhirnya, para menteri baru dituntut mampu beradaptasi dan mengikuti ritme kerja Presiden yang cepat dan responsif.

Baca juga: Ketua MPR Harap Para Menteri Cepat Adaptasi Pola Kerja Jokowi

Meski demikian, dengan kombinasi figur senior dan sejumlah sosok muda termasuk 12 wakil menteri, Ketua MPR optimistis para anggota kabinet akan mampu mengikuti pola kerja presiden yang cepat.

"Agar bisa responsif seperti presiden, para menteri dan wakil menteri harus memiliki sensitivitas tinggi dan juga komunikatif dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat," ucap politikus Partai Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com