Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laode: Mahfud MD Cocok untuk Jabatan Menko Polhukam

Kompas.com - 26/10/2019, 15:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

SUKABUMI, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menilai, Mahfud MD merupakan sosok yang tepat untuk menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

"KPK mengucapkan selamat kepada Pak Mahfud. Kami pikir, dia memang cocok untuk jabatan Menko Polhukam karena memang dia paham," kata Laode di Sukabumi, Sabtu (26/10/2019).

Mahfud dinilai mempunyai pengalaman panjang di bidang politik, hukum dan keamanan. Salah satunya pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Baca juga: Deretan Pernyataan Mahfud MD, dari Hak Veto hingga Hukum Arab

Selain itu, Mahfud juga seorang pakar hukum tata negara. Harapannya, produk-produk hukum yang terbit di Indonesia lebih berkualitas setelah Mahfud menjabat Menko Polhukam.

"Misalnya hukum-hukum yang berhubungan dengan pentingnya good governance, antikorupsi dan lain-lain. Itu yang saya harapkan agar kualitas penegak hukum bisa diperhatikan beliau," ujar Laode.

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Punya Hak Batalkan Kebijakan Menteri di Bawahnya

Laode melanjutkan, ada tiga hal yang mesti dilakukan Mahfud, yaitu mensinkronkan hukum-hukum yang tumpang tindih dan membenahi penegakan hukum yang kurang profesional.

"Ketiga, secara khusus bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan antikorupsi mencerminkan yang berpihak pada pemberantasan korupsi," kata Laode.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuka Mahfud MD menggantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. 

 

Kompas TV Pasca komposisi menteri Kabinet Indonesia Maju diumumkan Jokowi, Aroma bagi-bagi kavling pasca pilpres begitu terasa.Gerindra yg semula menjadi oposisi bagi Jokowi kini berbalik arah jadi pendukung pemerintah dengan menempatkan dua menterinya di kabinet Jokowi-Ma’ruf.Kabinet Jokowi -Ma’ruf memiliki komposisi 34 kursi menteri dan 4 kursi pejabat setingkat menteri, 18 berasal dari parpol sementara 20 diantaranya berasal dari non parpol.Belum lagi posisi wakil menteri yg beberapa diantaranya juga berasal dari partai politik.Apakah kabinet Indonesia Maju yang akomodatif akan efektif menjalankan tugasnya 5 tahun ke depan? #MENCARIPEMIMPIN #JOKOWIDODO #MARUFAMIN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com