Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Cerita soal Menteri yang Bandel ke Muhadjir...

Kompas.com - 24/10/2019, 20:53 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Puan Maharani menceritakan pengalamannya selama bertugas sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Puan menekankan, posisinya sebagai seorang Menko mengharuskan dirinya mengutamakan koordinasi dan sinkronisasi.

Hal itu ia ceritakan seusai menyerahkan jabatan Menko PMK ke mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Apalagi kalau di dalam gedung ini jalan sendiri-sendiri. Jadi awalnya ini para deputinya, staf ahli, staf khusus mungkin paham kalau saya datang pertama itu, pasti dikira menkonya cerewet dan detail," kata Puan dalam pidatonya.

Baca juga: Cerita Puan Maharani Ditelepon Muhadjir Effendy Jelang Pelantikan Menteri

Tak jarang, ia juga menggelar rapat hingga malam hari. Hingga jam 12 malam pun, Puan masih kerap mengirimkan pesan ke jajarannya jika ada masalah yang harus segera ditangani.

"Dan saya enggak bisa kan sebagai Menko urusannya cuma satu. Menko dalam satu hari bisa bicara kesehatan, bicara sosial, bicara pendidikan, bicara olahraga, itu ganti-ganti terus. Kadang kalau banyak pikiran bisa blank. Jadi harus ada pointers-nya supaya bisa ngomong," kata dia.

Tantangan kedua sebagai Menko PMK, lanjut Puan, menghadapi menteri-menteri yang "bandel".

Kemenko PMK membawahi sejumlah kementerian teknis, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Menterinya 'bandel', ada yang enggak datang rapat. Kita enggak mungkin memutus satu permasalahan kalau menterinya enggak datang. Pak Muhadjir juga pengalaman, kalau Pak Muhadjir misal enggak datang rapat 2 kali, saya telepon, Pak kemana? Kok sudah saya undang dua kali enggak datang ini enggak bisa kita putusi loh, Pak," cerita Puan.

Meski demikian, Puan kadang memaklumi bahwa menteri teknis pernah tak ikut rapat lantaran juga mengurusi masalah sesuai bidang kementeriannya.

"Ya kadang disampaikan, 'Oh iya, Bu, saya ini, begini'. Ya sudah rapat besok tolong datang, ya. Kita kan punya grup (chatting) ya, saya bilang, bapak, ibu siapkan waktunya supaya bisa datang," ujar dia. 

Baca juga: Cerita Muhadjir Effendy, Konsultasi ke Puan Saat Diminta Jadi Menko PMK

Menurut dia, hal seperti itu juga diperlukan demi mempererat hubungan personal. Sebab, permasalahan-permasalahan yang ada tak bisa diputuskan dan diselesaikan oleh satu pihak saja.

Tak jarang, dalam rapat, perdebatan di antara para menteri teknis di bawah Kemenko PMK pun kerap terjadi.

Muhadjir, kata Puan, adalah sosok menteri yang kerap berupaya meredam risiko konflik saat debat.

"Kalau saya sebelahnya Pak Muhadjir, kan beliau Jawa halus ya, suka bilang, 'Bu harusnya enggak boleh begitu, Bu. Bu rapat itu wes sudahlah, Bu, tenang, Bu, nanti kita selesaikan di luar'. Saya bilang enggak apa-apa, Pak. Justru di dalam kita boleh berdebat, tapi di luar enggak boleh ada yang ngomong macam-macam," kata dia. 

Baca juga: Sertijab Menko PMK Rampung, Ini Pesan Puan ke Muhadjir...

Oleh karena itu, ia merasa bersyukur selama lima tahun, tak ada menteri teknis di bawah koordinasinya yang silang pendapat di luar.

Menurut dia, hal itu juga penting membangun kesan dirinya dan para menteri teknis kompak.

"Semuanya kita kawal di dalam, di rapat boleh beda, di luar adem ayem kalau ada masalah kita selesaikan di dalam," kata Puan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com