Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Menhan, Prabowo Tetap Jabat Ketua Umum dan Dewan Pembina Gerindra

Kompas.com - 23/10/2019, 15:51 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria memastikan Prabowo Subianto tidak akan melepas jabatan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra meski telah dilantik sebagai Menteri Pertahanan.

Menurut Riza seluruh kader mendukung keputusan Prabowo tersebut.

"Posisi beliau tentu beliau sebagai ketua umum partai gerindra. Kami seluruh kader mendukung penuh keputusan beliau sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina. Kami dukung penuh atas kebijakan ini," ujar Riza saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).
Baca juga: Sertijab Menhan dari Ryamizard ke Prabowo Akan Dilakukan Besok

Riza juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi tidak mempersoalkan menteri di kabinetnya yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

Baca juga: Prabowo: Saya Akan Belajar Dulu Situasi Terakhir...

Ia memastikan tugas dan fungsi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tidak akan terganggu meski tetap menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Sebab tugas kepartaian nantinya akan dibantu oleh pengurus partai mulai dari tingkat pusat hingga cabang.

Baca juga: Usai Dilantik Jokowi, Ini Agenda Pertama Menhan Prabowo Subianto

"Karena tugas kepartaian ada kepengurusan partai yang jumlahnya besar dari tingkat pusat sampai kabupaten kota bahkan kelurahan," kata Riza.

"Jadi ini sesuatu yang berbeda kita menghargai dan menghormati kebijakan Pak Jokowi yang membolehkan menteri menjabat rangkap sebagai sebagai ketua umum partai," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com