Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/10/2019, 12:21 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan akan mempelajari situasi pertahanan Indonesia terkini sebelum tancap gas bekerja.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

"Saya akan belajar dulu situasi yang terakhir, baru kita akan mulai kerja," kata Prabowo dikutip dari Laporan Khusus Kompas TV.

Baca juga: [INFOGRAFIK] Profil Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan

Setelah dilantik, Prabowo akan bertolak ke Kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk berdiskusi dengan pejabat dan pegawai kementerian itu.

Di sana, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga akan menggelar serah terima jabatan dengan mantan Menhan Ryamizard Ryacudu.

"Saya harus lihat nanti kantor kementerian dulu tanya pejabat di sana, mungkin ada proses serah terima," ujar Prabowo.

Diberitakan, Prabowo yang merupakan calon presiden penantang Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 dilantik sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: ICMI Jabar Menilai Prabowo Jadi Menteri Jokowi untuk Redam Konflik Pasca-Pilpres

Ketika memperkenalkan Prabowo sebagai Menhan, Jokowi menilai, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu lebih mengetahui tugas di bidang pertahanan dibandingkan dirinya.

"Saya kira, tugas beliau saya tidak usah menyampaikan. Beliau lebih tahu daripada saya," ujar Presiden Jokowi. 

 

Kompas TV Pengenalan menteri-menteri Jokowi-Ma’ruf Amin digelar, Rabu (23/10/2019). Mereka sama-sama duduk lesehan. Pengenalan menteri berlangsung di veranda Istana Merdeka.Mulanya, Jokowi-Ma’ruf tiba di tangga veranda lalu duduk lesehan. Langkah itu diikuti oleh para calon menteri. Nama calon menteri diumumkan satu per satu oleh Jokowi. Saat namanya dipanggil, calon menteri langsung berdiri. #Jokowi #MarufAmin #MenteriJokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com