Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Brodjonegoro Dipercaya Jokowi Jadi Menristek

Kompas.com - 23/10/2019, 09:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Penunjukan Bambang sebagai Menristek diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Pengumuman dilakukan tiga hari setelah Jokowi dilantik sebagai presiden di Gedung DPR/MPR kemarin, Minggu (20/10/2019).

Sebelumnya, Jokowi telah memanggil calon menteri ke Istana Kepresidenan selama dua hari, Senin hingga Selasa kemarin.

Sejumlah orang yang dipanggil ke Istana Kepresidenan diketahui ada yang berasal dari partai politik, ada juga yang berasal dari kalangan profesional.

Pada Kabinet Kerja periode 2014-2019, Bambang mengisi pos Menteri Keuangan pada 2014-2016 dan Kepala Bappenas pada 2016-2019. Posisi Menristek sebelumnya diisi M Nasir.

Kompas TV Berikut rangkuman berita terpopuler pilihan Kompas TV dalam TOP 3 NEWS: 1. Pemerintah berencana untuk mulai membangun infrastruktur dasar di lokasi ibu kota baru pada tahun depan.<br /> Rencana ini disampaikan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro terkait soal rencana pembangunan di lokasi ibu kota baru.<br /> Bambang mengatakan dana pembangunan ibu kota baru 20% dari setiap tahun APBN. Ia juga mengatakan tidak ada yang salah dari sisi aturan soal pengembangan ibu kota baru ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, menyebutkan dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur awal di lokasi ibu kota baru mencapai 865 miliar rupiah.<br /> Pembangunan infrastruktur awal ini meliputi jalan dan waduk. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ground breaking pembangunan awal akan dimulai 2020. 2. Pemerintah Provinsi Riau akan memanggil pihak TNI-Polri dan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk membahas kasus pengusiran jemaat yang sedang beribadah di Kabupaten Indragiri Hilir.<br /> Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution menyebut jika sebelum peristiwa ini sudah ada pertemuan dalam forum kerukunan umat beragama pada 6 Agustus 2019.<br /> Dalam forum ini sudah disepakati jika aktivitas ibadah di kediaman Pendeta Damianus Sinaga harus dihentikan dan disegel karena tidak sesuai dengan peraturan bersama menteri agama dan enteri dalam negeri no 8 dan no 9 tahun 2008, tentang pendirian rumah ibadah.<br /> Dalam video yang viral di media sosial, pembubaran terjadi saat ibadah sedang berlangsung. Jemaat gereja GPDI Efata di Dusun Sari Agung, Kabupaten Indragiri Hilir ini histeris saat anggota satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir datang untuk menghentikan kegiatan ibadah pada 25 Agustus 2019.<br /> Dialog sempat terjadi, jemaat meminta agar petugas mengijinkan mereka melakukan ibadah.<br /> Persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI mengecam penghentian ibadah jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI yang terjadi di Indragiri Hilir, Riau.<br /> Ketua PGI Albertus Patty menyatakan perlu adanya dialog untuk menyelesaikan kasus penolakan ibadah itu. Dari situ akan diketahui pangkal masalah pembubaran dan penolakan ibadah.<br /> Saat penghentian ibadah dilakukan, anggota kepolisian juga hadir di lokasi, namun kepala kepolisian daerah Riau tak mau menanggapi peristiwa ini dan menyerahkan kasus ini kepada Pemerintah Provinsi Riau.<br /> Kasus ini bermula ketika Pendeta Jemaat GPDI Efata mendapat surat penolakan masyarakat untuk aktivitas ibadah dan rencana pembangunan rumah ibadah di kediamannya pada 7 Februari 2017.<br /> Proses dialog pihak gereja dengan masyarakat sempat terjadi namun tidak ada kesepakatan yang terjadi.<br /> Hingga akhirnya anggota satpol PP menyegel rumah kediaman Pendeta Damianus Sinaga yang dijadikan untuk tempat kegiatan ibadah jemaat GPDI Efata pada 8 agustus 2019. 3. pasca menolak menerima kunjungan Gubernur Papua Lukas Enembe mahasiswa Papua di Surabaya Jawa Timur masih menutup diri untuk berkomunikasi dengan pihak luar.<br /> Spanduk penolakan terhadap pihak luar yang ingin datang ke asrama mahasiswa Papua di jalan Kalasan Surabaya Jawa Timur masih terpasang.<br /> Bahkan Selasa malam kemarin, mahasiswa Papua juga menolak kedatangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Papua Lukas Enembe yang ingin berdialog dengan mereka.<br /> Suasana di depan asrama sempat memanas saat mereka meminta kedua kepala daerah tersebut pergi dari asrama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com