Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Rasa Partai Politik...

Kompas.com - 17/10/2019, 12:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 telah dilantik.

Pelantikan mereka dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019) pagi.

Komposisi kelima orang tersebut menarik disimak karena rupanya hanya seorang yang berasal dari internal BPK sendiri.

Sisanya? Dari partai politik.

Baca juga: Mengenal Pius Lustrilanang, Pernah Dipecat dari PDI-P hingga Menjadi Pimpinan BPK

Pius Lustrilanang misalnya. Ia mengawali karier politiknya dari jalur aktivis. Tepatnya pada era Orde Baru.

Kerap melontarkan kritik pedas kepada penguasa, Pius pernah menjadi korban penculikan pada tahun 1998.

Beberapa tahun kemudian, Pius sempat singgah di PDI Perjuangan. Namun dipecat sebagai kader banteng lantaran dinilai membangkang AD/ART.

Tiga tahun kemudian, Pius pun merapat ke Partai Gerindra.

Ia sempat mencicipi beberapa jabatan. Antara lain Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR dari Fraksi Gerindra dan Ketua Bidang Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap Partai.

Sebagai anggota baru BPK, Pius mendapatkan suara terbanyak, yakni 43 suara.

Achsanul Qosasi juga demikian. Tahun 2004, ia adalah salah satu Ketua DPP Partai Demokrat.

Baca juga: MA Lantik Lima Anggota BPK Periode 2019-2024

Setelah terpilih sebagai anggota BPK periode 2014-2019, ia pamit undur diri dari partai kepada sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono.

Anggota BPK lain yang juga berlatar belakang partai politik, yakni Daniel Lumban Tobing. Ia merupakan mantan calon legislatif dari PDI Perjuangan pada Pileg 2019.

Ada pula Harry Azhar Azis yang juga mantan wakil rakyat dari Partai Golkar. Bahkan Harry sudah bergabung ke partai berlambang beringin itu sejak tahun 2001.

Dari kelima nama anggota BPK periode 2019-2024, hanya satu nama yang rekam jejak kariernya berasal dari internal BPK, yaitu Hendra Susanto.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com