BPK Rasa Partai Politik...

Kompas.com - 17/10/2019, 12:38 WIB
Kompas TV Ada tiga poin sikap politik Partai Gerindra hasil rapimnas yang ditawarkan kepada presiden terpilih Jokowi di bidang pangan, energy, dan pertahanan, Apakah ini sinyal ajuan kursi kabinet dari Gerindra jika jadi gabung dengan koalisi pemerintah? Dan seperti apa kira-kira sikap Jokowi terhadap sikap politik Gerindra ini? Akan dibahas bersama Wasekjen Gerindra, Andre Rosiade ada Ketua DPP Golkar, Andi HS dan analis politik, Adi Prayitno. #Gerindra #PartaiPolitik #SikapPolitikGerindra

Baca juga: MA Lantik Lima Anggota BPK Periode 2019-2024

Setelah terpilih sebagai anggota BPK periode 2014-2019, ia pamit undur diri dari partai kepada sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono.

Anggota BPK lain yang juga berlatar belakang partai politik, yakni Daniel Lumban Tobing. Ia merupakan mantan calon legislatif dari PDI Perjuangan pada Pileg 2019.

Ada pula Harry Azhar Azis yang juga mantan wakil rakyat dari Partai Golkar. Bahkan Harry sudah bergabung ke partai berlambang beringin itu sejak tahun 2001.

Dari kelima nama anggota BPK periode 2019-2024, hanya satu nama yang rekam jejak kariernya berasal dari internal BPK, yaitu Hendra Susanto.

Jabatan terakhir Hendra di BPK adalah Kepala Auditorat I.B di Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK.

Baca juga: Profil Daniel Tobing, dari Caleg Gagal hingga Jadi Pimpinan BPK

Ia diketahui juga pernah menjabat sebagai Pemeriksa Madya pada Sub Auditoriat I.B.1, Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK.

Hendra pernah ikut dalam seleksi anggota BPK periode 2014-2019. Namun, lajunya terhenti pada tahap fit and proper test dan dinyatakan tidak lolos.

Catatan menarik lainnya, Daniel Tobing dan Hendra sama-sama meraih suara kedua terbanyak sebagai anggota baru BPK, yakni 41 suara.

Sementara, Achsanul meraih 31 suara dan Harry Azhar memperoleh 29 suara.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X