BPK Rasa Partai Politik...

Kompas.com - 17/10/2019, 12:38 WIB
Wapres Jusuf Kalla saat memberi ucapan selamat kepada anggota BPK yang baru dilantik di Gedung MA, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Jusuf Kalla saat memberi ucapan selamat kepada anggota BPK yang baru dilantik di Gedung MA, Kamis (17/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) periode 2019-2024 telah dilantik.

Pelantikan mereka dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung ( MA) Muhammad Hatta Ali di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019) pagi.

Komposisi kelima orang tersebut menarik disimak karena rupanya hanya seorang yang berasal dari internal BPK sendiri.

Sisanya? Dari partai politik.


Baca juga: Mengenal Pius Lustrilanang, Pernah Dipecat dari PDI-P hingga Menjadi Pimpinan BPK

Pius Lustrilanang misalnya. Ia mengawali karier politiknya dari jalur aktivis. Tepatnya pada era Orde Baru.

Kerap melontarkan kritik pedas kepada penguasa, Pius pernah menjadi korban penculikan pada tahun 1998.

Beberapa tahun kemudian, Pius sempat singgah di PDI Perjuangan. Namun dipecat sebagai kader banteng lantaran dinilai membangkang AD/ART.

Tiga tahun kemudian, Pius pun merapat ke Partai Gerindra.

Ia sempat mencicipi beberapa jabatan. Antara lain Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR dari Fraksi Gerindra dan Ketua Bidang Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap Partai.

Sebagai anggota baru BPK, Pius mendapatkan suara terbanyak, yakni 43 suara.

Achsanul Qosasi juga demikian. Tahun 2004, ia adalah salah satu Ketua DPP Partai Demokrat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X