Kapolri Imbau Tak Ada Mobilisasi Massa karena Rawan Diprovokasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi massa yang berujung pada aksi anarkis jelang pelantikan presiden/wakil presiden, 20 Oktober 2019 mendatang.

"Kami ingin berikan himbauan kepada masyarakat, sebaiknya tak memobilisasi massa. Kumpulan massa mudah sekali untuk terprovokasi sehingga bisa berujung rusuh dan anarkis," ujar Tito dalam apel pengamanan pelantikan presiden/wakil presiden di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Agar Pelajar Tak Demo Saat Pelantikan Presiden, 400 Kepala Sekolah Se-Cianjur Dikumpulkan

Sebab, berdasarkan aksi massa yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, kerap kali aksi berujung pada kericuhan. Terutama menjelang malam hari.

"Pengalaman kita belakangan ini, misalnya saat aksi massa adik-adik mahasiswa, siang hari aman-aman saja aksi massanya, tapi malam hari mulai lempar batu, bakar segala macam, dan ada yang membawa senjata yang berbahaya dan berujung merusak fasilitas umum," lanjut dia.

Meski demikian, kepolisian tidak melarang apabila ada kelompok yang ingin menyuarakan pendapat di muka umum sepanjang aksi itu berjalan tertib dan mengdepankan kedamaian.

Ia hanya mengingatkan bahwa dalam kondisi politik saat ini, ada saja pihak yang memanfaatkan aksi massa untuk kepentingan tertentu.

"Jadi kalau demonya damai-damai saja, kami tidak masalah. Tapi belakang ini mohon maaf, demo yang dilakukan ada yang idealisme, tapi ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan sendiri," ujar Tito.

"Oleh karena itu, kami tidak ingin kecolongan. Supaya tidak terjadi kericuhan, ada dua langkah yang kita lakukan. Pertama preventif dan kedua penegakkan hukum," sambung dia.

Baca juga: 30.000 Personel TNI-Polri Amankan Pelantikan Presiden-Wapres, Ini Fokus PengamananDiberitakan, sebanyak 30.000 personel gabungan dari TNI-Polri akan disiagakan jelang pelantikan.

Rencananya, acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin akan dimulai pada pukul 14.30 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.