Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Susunan Pimpinan MPR Baik, Jangan Sampai Jadi Oligarki

Kompas.com - 12/10/2019, 06:15 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpesan agar jangan sampai terbentuk sistem oligarki di antara Pimpinan MPR RI.

Hal itu ia sampaikan seusai bertemu sembilan pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019) malam.

"Saya melihat ini susunan pimpinan MPR yang terbaik, mudah-mudahanan mereka memenuhi harapan rakyat. Harmoni, kerukunan, jangan sampai jadi oligarki," ujar Prabowo, seusai pertemuan.

Baca juga: Prabowo: Hubungan Saya dan Jokowi Mesra, Banyak yang Enggak Suka

Sistem oligarki merupakan sistem pemerintahan atau kekuasaan yang hanya dijalankan oleh kelompok tertentu.

Prabowo menekankan bahwa MPR harus bekerja untuk membela kepentingan rakyat.

Ia berharap sepuluh pimpinan MPR yang berasal dari sembilan fraksi partai politik dan satu kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mampu mewakili keinginan masyarakat.

"Semua harus berlomba bela kepentingan rakyat. Itu harapan saya, selamat bekerja. Mereka adalah putra putri terbaik bangsa, mereka mewakili dan membela rakyat," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Prabowo Tegaskan Siap Bantu Pemerintah

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut tertutup dari jurnalis. Hanya Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Zulkifli Hasan yang tidak terlihat menghadiri pertemuan itu.

Pertemuan itu sendiri membahas sejumlah topik. Amendemen UUD 1945 demi menghidupkan haluan negara salah satunya.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menuturkan bahwa Prabowo setuju dengan rencana amendemen UUD 1945.

"Pak Prabowo setuju dengan amendemen. Tentu Pak Prabowo menyerahkan teknisnya kepada teman-teman untuk dibahas," ujar Jazilul.

Prabowo, lanjut Jazilul, memberikan dua poin masukan terkait amendemen.Pertama, soal integrasi bangsa.

Baca juga: Prabowo Akan Hadir dalam Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Jazilul mengatakan poin soal integrasi berangkat dari polemik referendum atau hak untuk menentukan nasib sendiri yang terjadi di Papua belum lama ini.

Kedua, terkait upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Prabowo menyampaikan strategi agar persentase pertumbuhan ekonomi indonesia mencapai dua digit.

"Beliau memberikan contoh salah satunya adalah penguatan di sektor pemanfaatan tanah dan lahan-lahan pertanian," kata Jazilul. 

 

Kompas TV Usai memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk bertatap muka di Istana Merdeka, Prabowo Subianto mengungkapkan apa saja yang menjadi pembicaraan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbicara dengan Presiden Joko Widodo terkait ekonomi, pertahanan negara, kondisi politik dan keamanan. Dalam pertemuan itu Prabowo Subianto mendukung gagasan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Kemudian Prabowo juga menyampaikan bahwa Gerindra siap membantu pemerintah jika diperlukan, Prabowo Subianto juga menegaskan tidak ada oposisi di Indonesia. Prabowo juga menyampaikan bahwa ia akan datang dalam pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019. #JokoWidodo #PrabowoSubianto #Koalisi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com