Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Minta Polisi Usut Tuntas Motif Penusukan Wiranto Agar Tak Timbulkan Prasangka

Kompas.com - 10/10/2019, 15:37 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta kepolisian segera mengusut tuntas motif pelaku penusukan Menko Polhukam Wiranto agar tidak menimbulkan prasangka dan ketakutan di tengah masyarakat.

Mantan Panglima ABRI itu ditusuk orang tak dikenal saat menghadiri acara di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).

"Kepolisian harus segera mengusut tuntas motif pelaku, agar di masyarakat tidak berkembang berbagai teori konspirasi yang kadangkala justru menimbulkan berbagai prasangka, kekhawatiran dan ketakutan," ujar Bambang melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/10/2019).

Baca juga: Ini Sosok Pelaku Penusukan Wiranto Menurut Ketua RT

"Walaupun kejadian tersebut berdekatan dengan waktu pelantikan Presiden-Wakil Presiden 2019-2024, namun tak perlu didramatisir secara berlebihan," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Wiranto diserang orang tak dikenal pada Kamis (10/10/2019). Wiranto ditusuk saat berada di Banten.

Informasi yang dihimpun dari Kompas TV, penyerangan terhadap Wiranto terjadi setelah dia menghadiri acara di Universitas Mathla'ul Anwar di Kampung Cikaliung, Desa Sidanghayu, Pandeglang, Banten.

Baca juga: Sayangkan Aksi Penusukan, Rano Karno Akan Jenguk Wiranto

Wiranto hendak pulang ke Jakarta usai menghadiri peresmian Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla'ul Anwar.

Dia diserang saat berada di sekitar Alun-alun Menes, Pandeglang.

Ketika itu dia baru keluar dari mobil, kemudian diserang seseorang dari arah samping mobil.

Kompas TV Menko Polhukam Wiranto menyebut ada upaya menggabungkan teroris dengan unjuk rasa radikal untuk mengacaukan keamanan di Indonesia. Karena itu, Menko Polhukam meminta polisi untuk mengembangkan kasus ini untuk bisa membongkar jaringan yang berniat mengacaukan keamanan di tanah air. #Menkopolhukam #Wiranto #DemoMahasiswa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com