Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/10/2019, 18:04 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, Presiden Joko Widodo tampak tak menyiapkan formula khusus dalam menangani konflik yang terjadi di Papua.

Kehadiran Panglima TNI dan Kapolri dinilai tidak cukup untuk meredam konflik yang ada di Papua karena bukan utusan presiden yang otoritatif.

"Pak Jokowi, sejak awal peristiwa rasis mahasiswa Papua di Surabaya, kami sudah mengusulkan segera ada utusan khusus, tapi sampai hari ini tidak pernah terjadi yang kemudian masalah melebar kemana-mana," kata Ismail di kantor Setara Institute, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Pendekatan Dialog Bisa Akhiri Konflik Papua

Karena sangat percaya kepada aparat kemanan atau militer dalam menangani kasus yang terjadi di Papua, Jokowi pun dinilainya tak berjiwa pemimpin.

"Ini menggambarkan Pak Jokowi sangat percaya kepada tentara, tapi Pak Jokowi tidak punya kepemimpinan dalam konteks isu keamanan dan ketahanan," sambungnya.

Hal itu justru berbeda dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, SBY langsung mengutus utusan khusus guna meredam konflik dengan cepat.

Baca juga: Redakan Konflik di Papua, Pemerintah Diminta Selesaikan Akar Masalah

"Saya membandingkan dalam kasus Papua, ketika kasus Papua meninggi, Pak SBY dengan cepat punya formula penyelesaian, Pak Jokowi tidak," katanya.

Diketahui, pada 23 September lalu, terjadi konflik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan di Kota Jayapura, Papua, yang dipicu oleh kabar bohong tentang ucapan bernuansa rasis.

Konflik tersebut pun berdampak pada masyarakat pendatang.

Kompas TV Anggota Fraksi PDI-P Dapil Papua Barat Jimmy Demianus Ijie, menilai penentuan pimpinan MPR bertele-tele. Ia pun menyampaikan pendapatnya saat sidang MPR, sambil menangis, karena teringat konflik yang terjadi di Papua. Sejumlah interupsi muncul saat sidang MPR. Salah satunya dari anggota fraksi PDI-P Dapil Papua Barat Jimmy Demianus Ijie. Jimmy menyampaikan pendapatnya sambil menangis.<br /> Jimmy memprotes jalannya rapat yang bertele-tele dalam menentukan Ketua MPR di tengah berlangsungnya konflik di Papua.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com