Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Ingatkan Para Buzzer, Jokowi Tak Butuh Dukungan yang Destruktif

Kompas.com - 04/10/2019, 15:06 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta buzzer-buzzer Presiden Jokowi di sosial media untuk tidak terus menerus menyuarakan hal-hal yang justru bersifat destruktif bagi pemerintahan Jokowi sendiri.

"Dalam situasi ini bahwa relatif sudah enggak perlu lagi buzzer-buzzer-an. Tapi yang diperlukan adalah dukungan dukungan politik yang lebih membangun, bukan dukungan politik yang bersifat destruktif," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Baca juga: Ali Mochtar Ngabalin: Pemerintah Lebih Banyak Difitnah Buzzer Politik

Moeldoko mengatakan, para buzzer Jokowi di media sosial ini adalah para pendukung fanatik sejak pilpres 2014 dan 2019.

Dalam menyuarakan dukungan kepada Jokowi, mereka tidak berada dalam satu komando.

Namun, Moeldoko mengamati para buzzer ini kerap melemparkan kata-kata yang tidak enak didengar dan tidak enak di hati.

"Itu lah destruktif, dan itu sudah tidak perlu lah," kata dia.

Baca juga: Moeldoko: Buzzer Jokowi Tak Dikomando

Moeldoko mengaku beberapa kali ia berkesempatan berkomunikasi dengan para pendukung dan relawan Jokowi yang juga aktif di media sosial.

Panglima TNI ini mengaku selalu mengimbau para pendukung Jokowi agar tak perlu menyebarkan kebencian berlebihan dengan tokoh yang bersebrangan dengan pemerintah.

"Semangat untuk mendukung idolanya tetap dipertahankan, tapi semangat untuk membangun kebencian harus dihilangkan," kata Moeldoko.

Kompas TV Pendengung media sosial alias buzzer, kerap kali muncul jelang pemilu. Sebagian besar para buzzer ini mencuit demi mendapatkan keuntungan, baik nominal atau memang fanatik terhadap sang idola.<br /> Jurus buzzer menggoyang politik, benarkah? Kami membahasnya bersama analis politik sekaligus Head Strategist Politicawave, Aryo Hendarto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com