Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Rapat Internal Pimpinan akan Tentukan Prioritas Kerja DPR RI

Kompas.com - 02/10/2019, 21:19 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

KOMPAS.com - Setelah resmi dilantik, Ketua DPR RI terpilih periode 2019-2024 Puan Maharani hendak melakukan rapat internal dengan pimpinan DPR RI lainnya.

Tujuannya, untuk bisa menentukan langkah-langkah ke depan apa yang akan menjadi prioritas kerja Pimpinan DPR RI terpilih.

“Kami akan melakukan rapat internal untuk bisa menentukan langkah-langkah ke depan dalam kepemimpinan ini apa yang akan menjadi prioritas dari kerja kami bersama,” ujar Puan sesuai rilis yang Kompas.com terima, Rabu (2/9/2019).

Selain itu, berkaitan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Anggota DPR RI terpilih, Puan menjelaskan ia  tidak bisa menginstruksikan, mengingat Anggota Parlemen terdiri dari 9 Fraksi yang menjadi perpanjangan tangan dari partai masing-masing.

 

Baca juga: DPR dan Pemerintah Diminta Integrasikan Proses Legislasi

Namun demikian, selaku Ketua DPR RI ia mengimbau kepada seluruh legislator untuk bisa segera melaksanakan pelaporan LHKPN.

“DPR RI itu adalah kolektivitas, terdiri dari 9 Fraksi yang menjadi perpanjangan tangan dari DPP partainya masing-masing," imbuhnya.

Jadi, lanjut Puan, pihaknya akan membahas dalam rapat internal Pimpinan DPR RI.

"Kami akan mengimbau kepada seluruh Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 untuk bisa segera melaporkan dan melaksanakan LHKPN,” pungkas Ketua DPR RI perempuan pertama dalam sejarah Parlemen Indonesia ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com