Nilai Gugatan Rp 3,15 Triliun, 9 Perusahaan Pelaku Karhutla Mulai Dieksekusi

Kompas.com - 01/10/2019, 17:44 WIB

Deti Mega Purnamasari,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Deti Mega Purnamasari

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Sejumlah perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam periode 2015-2018 lolos dari sanksi serius pemerintah, kendati telah terjadi kebakaran berulang di area lahan yang sama. (WAHYUDI/AFP/Getty Images)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK Rasio Ridho Sani menyebutkan, 9 gugatan perdata terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Eksekusi dengan total nilai pengembalian negara Rp 3,15 triliun sedang berlangsung.

"Pemerintah saat ini sedang melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan yang sudah inkracht, dengan nilai Rp 3,15 triliun, dari 9 gugatan perdata," kata Rasio dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kantor KLHK, Selasa (1/10/2019).

Oleh karena itu, pemerintah akan mulai melakukan beberapa proses untuk mengeksekusinya yang akan dilakukan pengadilan negeri di daerah setempat.

"Kami berkoordinasi dengan ketua pengadilan negeri agar dipercepat upaya-upaya eksekusi ini, yang baru disetorkan ke rekening negara sekitar Rp 78 miliar," ujar dia.

Salah satunya, eksekusi sebesar Rp 365 miliar akan dilakukan di Pengadilan Negeri Nagan Raya di Aceh pasca terjadi karhutla di salah satu perusahaan di sana.

Selain itu, pihaknya juga menyurati banyak pengadilan negeri untuk segera memanggil pihak-pihak yang memiliki masalah dengan karhutla.

"Jadi pemerintah akan mengejar terus para pelaku karhutla, termasuk proses eksekusi yang kami percepat. Penegakan hukum pidananya kami intensifkan, sanksi administrasi kami pertegas lakukan," terang dia.

Adapun ke-9 perusahaan yang sedang dalam proses eksekusi tersebut adalah PT Kallista Alam di Nagan Raya, Aceh; PT Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, Riau; PT Waringin Agro Jaya di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Kemudian PT Waimusi Agroindah di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan; PT Bumi Mekar Hijau di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan; PT Surya Panen Subur di Nagan Raya, Aceh.

PT Nasional Sago Prima di Kepulauan Meranti, Riau; PT Ricky Kurniawan Kertapersada di Muaro Jambi, Jambi; serta PT Palmina Utama di Banjar, Kalimantan Selatan.

Kompas TV Kebakaran lahan masih terjadi di beberapa wilayah di Jambi pada Minggu (29/9/2019) pagi. Hujan yang sempat mengguyur sejumlah wilayah di Jambi belum berdampak signifikan pada berkurangnya kebakaran lahan. Kepulan asap dan bara api masih tampak pada sejumlah lahan yang mengalami kebakaran. Sementara lahan terbakar yang sebelumnya telah dipadamkan saat ini kembali mengeluarkan asap. Diduga titik api kembali menyala dan membakar akar gambut. Petugas bersama warga kesulitan memadamkan api akibat tebalnya asap dan kencangnya angin. Sebanyak 7 lokasi lahan perusahaan di Jambi yang mengalami kebakaran lahan disegel Tim Satgas Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Izin perusahaan pemilik lahan terancam dicabut jika diketahui lahan miliknya telah mengalami kebakaran lahan sebanyak 2 kali dari ketujuh perusahaan itu PT RKK menjadi sorotan sebab lahannya telah mengalami kebakaran lahan selama beberapa kali. Saat ini sebanyak 1.200 hektar lahan perkebunan sawit milik PT RKK telah terbakar api bahkan meluas hingga ke areal lain. #Jambi #KebakaranLahan #SegelLahan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.