Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemensos: Penurunan Angka Kemiskinan dengan Bansos Tidaklah Permanen

Kompas.com - 30/09/2019, 13:42 WIB
Mikhael Gewati

Penulis


KOMPAS.com
- Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos), Andi ZA Dulung mengatakan penurunan angka kemiskinan dengan mengandalkan bantuan sosial (bansos) bukanlah hal yang permanen.

"“Ini karena bansos seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebetulnya adalah bagian dari program untuk menekan pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Dirjen PFM.

Hal tersebut disampaikan Andi pada Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Yogyakarta, Minggu (29/9/2019).

Untuk itu, kata dia, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya pemberdayaan kepada KPM bansos. 

“Pak menteri menginginkan penurunan angka kemiskinan yang sebenarnya  adalah karena keberhasilan program-program pemberdayaan. Program ini kemudian menjadi sustainable income,” ungkap Dirjen PFM seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima,  Senin (30/9/2019).

Baca juga: Perluas Jangkauan Bansos, Kemensos Sebut Pentingnya Kerja Sama dengan Organisasi Sosial

Lebih lanjut, Dirjen PFM menjelaskan, pemberdayaan dengan pemberian modal kepada KPM akan sulit berjalan dengan baik tanpa adanya perubahan mindset atau pola pikir.

Perubahan mindset KPM menjadi hal yang sangat penting agar mereka dapat menyelesaikan persoalannya sendiri dan menjadi mandiri. Dengan adanya kemandiran tersebut diharapkan KPM dapat keluar dari kemiskinan.

“Tanpa perubahan mindset, cara berpikir, cara memandang suatu persoalan, orang itu akan sulit menyelesaikan persoalannya sendiri, sulit mandiri,” kata Dirjen PFM.

Perubahan mindset dari KPM itu sendiri tentunya tidak terlepas dari adanya peran para pendamping KPM di lapangan. 

“Karena kegigihan teman-teman pendamping, banyak KPM khususnya KPM Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil mendapatkan sustainable income atau pemasukan secara terus menerus,” pungkas Dirjen PFM.

Baca juga: Rp 60 Miliar Dana Hibah dan Bansos Belum Dipertanggungjawabkan, Ini Kata Bupati Keerom Papua

Sebelumnya, Direktur PFM Wilayah II, I Wayan Wirawan menyampaikan laporan kegiatan Rapat Konsolidasi Pelaksanaan BPNT di Yogyakarta tersebut.

Ia menjelaskan tujuan konsolidasi tersebut adalah untuk mengetahui hasil capaian kegiatan BPNT Direktorat PFM Wilayah II Tahun 2019 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan ketiga,

Kemudian meningkatkan kualitas pelaksanaan BPNT di Wilayah II, serta membangun kesepahaman dan kesepakatan terhadap pelaksanaan BPNT khususnya di Yogyakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com