Kemensos: Penurunan Angka Kemiskinan dengan Bansos Tidaklah Permanen

"“Ini karena bansos seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebetulnya adalah bagian dari program untuk menekan pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Dirjen PFM.

Hal tersebut disampaikan Andi pada Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Yogyakarta, Minggu (29/9/2019).

Untuk itu, kata dia, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya pemberdayaan kepada KPM bansos. 

“Pak menteri menginginkan penurunan angka kemiskinan yang sebenarnya  adalah karena keberhasilan program-program pemberdayaan. Program ini kemudian menjadi sustainable income,” ungkap Dirjen PFM seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima,  Senin (30/9/2019).

Lebih lanjut, Dirjen PFM menjelaskan, pemberdayaan dengan pemberian modal kepada KPM akan sulit berjalan dengan baik tanpa adanya perubahan mindset atau pola pikir.

Perubahan mindset KPM menjadi hal yang sangat penting agar mereka dapat menyelesaikan persoalannya sendiri dan menjadi mandiri. Dengan adanya kemandiran tersebut diharapkan KPM dapat keluar dari kemiskinan.

“Tanpa perubahan mindset, cara berpikir, cara memandang suatu persoalan, orang itu akan sulit menyelesaikan persoalannya sendiri, sulit mandiri,” kata Dirjen PFM.

Perubahan mindset dari KPM itu sendiri tentunya tidak terlepas dari adanya peran para pendamping KPM di lapangan. 

“Karena kegigihan teman-teman pendamping, banyak KPM khususnya KPM Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil mendapatkan sustainable income atau pemasukan secara terus menerus,” pungkas Dirjen PFM.

Sebelumnya, Direktur PFM Wilayah II, I Wayan Wirawan menyampaikan laporan kegiatan Rapat Konsolidasi Pelaksanaan BPNT di Yogyakarta tersebut.

Ia menjelaskan tujuan konsolidasi tersebut adalah untuk mengetahui hasil capaian kegiatan BPNT Direktorat PFM Wilayah II Tahun 2019 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan ketiga,

Kemudian meningkatkan kualitas pelaksanaan BPNT di Wilayah II, serta membangun kesepahaman dan kesepakatan terhadap pelaksanaan BPNT khususnya di Yogyakarta.