Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tekan Risiko Konflik, Mendagri Minta Kepala Daerah di Papua Kedepankan Dialog

Kompas.com - 27/09/2019, 13:59 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah di wilayah Papua dan Papua Barat untuk menggencarkan dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama hingga tokoh adat demi menekan risiko konflik di Papua.

Hal itu menyusul terjadinya rentetan kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Terakhir, kerusuhan terjadi di Wamena, Jayawiyaja, Papua, Senin (23/9/2019) dan Distrik Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua, Kamis (26/9/2019). 

Di Wamena, sebanyak 33 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. 

"Pertama, kami minta kepada kepala daerah untuk terus melakukan koordinasi, komunikasi dengan Forkompimda, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat," kata Tjahjo usai meneken kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: 30 Kios Terbakar di Pegunungan Bintang Papua, Ini Penyebabnya

Hal itu guna memastikan ada kesamaan pandangan dalam menghadapi masalah. Sehingga, Tjahjo berharap semua pihak di wilayah Papua tak terpengaruh dengan isu-isu yang justru bisa memancing konflik.

"Hati-hati terhadap berita hoaks, jangan mudah termakan isu, ini harus disadarkan kepada semua pihak, hati-hati itu isu yang bisa adu domba lewat media-media sosial yang tidak bertanghung jawab," kata dia.

 

Selain itu, Tjahjo juga meminta seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua dan Papua Barat untuk tetap fokus melayani masyarakat dengan baik.

"Kalau ada demo, diterima dengan baik, diajak dialog dengan baik apa aspirasinya sampaikan aspirasinya baik ke pusat maupun DPR. Saya kira membangun komunikasi dialog penting. Kita ini sesama bangsa. Mari membangun dialog, membangun sebuah persepsi, pemahaman yang sama dengan satu masalah, jangan percaya pada isu yang katanya, katanya," ujar dia.

Aksi unjuk rasa siswa di Kota Wamena, Papua, Senin (23/9/2019), berujung rusuh.

Baca juga: Korban Tewas Kerusuhan Wamena Bertambah Jadi 33 Orang

Demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat.

Unjuk rasa yang berujung rusuh itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswanya di Wamena.

Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja memastikan bahwa alasan massa melakukan aksi anarkistis di Wamena adalah karena mereka termakan kabar tidak benar atau hoaks.

Sementara di Oksibil, kerusuhan disertai pembakaran terjadi di Jalan Balusu.

Baca juga: Kronologi Kerusuhan dan Pembakaran 150 Kios di Oksibil, Papua

Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 150 kios terbakar. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes AM Kamal mengatakan, kejadian tersebut dilakukan oleh sekelompok pemuda yang berjumlah sekitar tujuh orang.

Menurut Kamal, para pemuda tersebut dalam kondisi dipengaruhi minuman keras.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com