Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibu Kota Pindah, Anies Singgung 3 Agenda Pembangunan Jakarta

Kompas.com - 25/09/2019, 19:29 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, ada tiga agenda utama pembangunan Jakarta yang hendak digencarkan meskipun Jakarta sudah tidak akan menjadi ibu kota.

Hal itu ia sampaikan saat rapat panitia khusus pemindahan ibu kota Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

"Agenda pertama adalah tantangan lingkungan hidup. Sampai hari ini, masih terdapat masalah soal air dan sungai di Jakarta," ujar Anies saat rapat.

Ia mengatakan, permasalahan di bidang lingkungan juga terkait permukaan tanah di Jakarta yang mengalami penurunan. 

Baca juga: Anies Naik Sepeda ke Tempat Rapat Pansus Pemindahan Ibu Kota

Menurut Anies, penurunan tanah terjadi di beberapa titik di Jakarta.

Namun demikian, ia tidak menyebutkan detail data berapa titik di wilayah Jakarta yang mengalami penurunan permukaan tanah.

Soal permasalahan lingkungan lainnya adalah masalah ketersediaan air bersih. 

Selain itu, menurut Anies, di Jakarta hanya 62 persen masyarakat yang bisa mengakses air bersih. Sisanya, 38 persen tidak memiliki akses.

"Agenda kedua yakni soal transportasi. Kawasan ini (Jakarta) tetap sebagai pusat ekonomi, salah satu tantanganya adalah mengintegrasikan kebijakan transportasi umum," ucap Anies.

Sejumlah langkah transformasi infrastruktur di Jakarta, lanjut dia, juga telah disepakti dengan pemerintah pusat, misalnya soal perpanjangan jarak rel moda raya terpadu (MRT), lintas rel terpadu (LRT), dan pembangunan pelintasan kereta api.

"Sudah disepakati bahwa MRT yang sekarang 16 km akan jadi 223 km. LRT dari 5,8 km jadi 116 km, transjakarta yang jangkauanya 431 km jadi 2.100 km. Kemudian soal perlintasan sebidang kereta api juga diselesaikan," tutur dia. 

Baca juga: Audiensi dengan Gubernur Kaltim, Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara Sampaikan Sejumlah Kekhawatiran

Ketiga, yakni soal pengelolaan konsentrasi penduduk dan ketimpangan sosial ekonomi.

Anies mengatakan, saat ini yang masih jadi masalah adalah soal warga pendatang baru yang datang ke Jakarta tetapi tak memiliki rumah.

"Banyak dari mereka yang memilih mengontrak atau menumpang. Oleh karena itu, dorongan kami adalah membangun perumahan di Jakarta yang menjadi kebutuhan dasar," ucap Anies. 

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com