Wiranto: Apa Prajurit Kita yang Tugas di Papua Senang?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bercerita tentang pengalamannya ditugaskan di daerah tidak aman saat masih menjadi prajurit TNI.

Hal ini Wiranto sampaikan di hadapan jajaran DPRD Papua dan Papua Barat yang mendatangi kantornya untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya menarik mundur pasukan non-organik dari dua provinsi tersebut.

"Pak Wiranto pernah empat kali ditugaskan di daerah-daerah yang tidak aman, pernah. Pisah dengan keluarga, taruhannya nyawa," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Fakta Lengkap Kerusuhan Jayapura, Satu Prajurit TNI Gugur hingga Dugaan Keterlibatan Benny Wenda

Wiranto bercerita, saat ditugaskan di wilayah tak aman, dirinya tidak hanya berpisah dengan istri, tetapi juga anak.

Pernah suatu waktu, ketika tugas di Timor-Timur, anak Wiranto meninggal dan dirinya tidak tahu.

"Terlambat ke rumah sakit karena mobil dinas saya harus masuk ke bengkel, ke markas. Itu pengorbanan itu," katanya.

Baca juga: Fakta Satu Prajurit TNI Gugur di Jayapura, Antar Pengunjuk Rasa hingga Dibacok Saat Sedang Istirahat

Meski demikian, menurut Wiranto, pasukan yang sudah ditugaskan tak bisa menolak. Mereka punya kewajiban untuk melindungi masyarakat dan instansi serta fasilitas umum setempat.

Sekalipun pasukan tersebut tak merasa senang, tetapi, tugas tetap harus dilaksanakan.

"Apa prajurit-prajurit kita yang tugas di Papua itu seneng? Nggak seneng, mereka terpaksa karena apa, di sana sedang tidak aman," ujar Wiranto.

Oleh karenanya, Wiranto menolak permintaan jajaran DPRD Papua dan Papua Barat yang ingin supaya pasukan non-organik ditarik dari dua provinsi tersebut.

Baca juga: Prajurit TNI yang Gugur Saat Kerusuhan Jayapura, Luka Parah di Bagian Kepala

Wiranto mengatakan, kondisi Papua dan Papua Barat masih "panas" dan butuh diamankan.

"Jadi nanti kalo sana sudah tenang, sudah damai, pasti (pasukan non-organik) ditarik, nggak usah diminta pasti ditarik. Tapi kalau saya tarik sekarang, kalau ada bakar membakar yang tanggung jawab siapa?," kata Wiranto.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Papua dan Papua Barat menemui Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

Jajaran DPRD ini menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan dari masyarakat Papua dan Papua Barat terkait situasi terkini.

Ada delapan tuntutan yang dibacakan, salah satunya meminta pemerintah menarik pasukan non-organik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat.