Wiranto: Nggak Pernah Ada Niatan Saya Menakuti Rakyat, Ngapain...

Kompas.com - 25/09/2019, 04:51 WIB

Fitria Chusna Farisa,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait revisi UU KPK di Jakarta, Rabu (18/9/2019). Wiranto menegaskan agar masyarakat tidak perlu mencurigai lembaga negara terutama Presiden Joko Widodo terkait revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (17/9), karena pemerintah sendiri tidak menginginkan pemberantasan korupsi dan pencegahannya menjadi tumpul di Indonesia. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut, banyak pihak yang sering memutarbalikan fakta tentang keberadaan aparat keamanan di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat.

Banyak yang menyebut, aparat ditempatkan di sana untuk menakut-nakuti masyarakat. Padahal, sebaliknya, aparat ada untuk mengamankan rakyatnya.

"(Aparat keamanan) itu sebenarnya bukan untuk mengancam rakyat. Nah ini yang banyak diputar balik, pasukan itu ditempatkan di sana untuk menakut-nakuti. Bukan," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

"Nggak pernah ada pikiran saya, hati saya untuk nakut-nakuti rakyat. Ngapain, nggak pernah ada," sambungnya.

Wiranto mengatakan, situasi di Papua dan Papua Barat beberapa waktu belakangan memang sedang tidak aman.

Di Wamena misalnya, kerusuhan yang terjadi Senin (23/9/2019) mengakibatkan adanya pembakaran kantor Bupati, kantor Kejaksaan, PLN, hingga ruko.

Ia memastikan, aparat bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan instansi-instansi yang ada.

"Kalau nggak ada aparat keamanan, abis itu pasti Wamena. Itu gunanya pasukan, untuk melindungi masyarakat, instansi penting, melindungi kantor-kantor, fasilitas umum," katanya.

Oleh karena aparat dirasa masih dibutuhkan, Wiranto enggan menarik pasukan non-organik, baik TNI maupun Polri, dari beberapa titik di Papua dan Papua Barat.

Jika nanti situasi sudah aman, kata Wiranto, pihaknya bakal mengurangi jumlah pasukan pengamanan.

"Jadi nanti kalo sana sudah tenang, sudah damai, pasti (pasukan non-organik) ditarik, nggak usah diminta pasti ditarik. Tapi kalau saya tarik sekarang, kalau ada bakar membakar yang tanggung jawab siapa?," kata Wiranto.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Papua dan Papua Barat menemui Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

Jajaran DPRD ini menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan dari masyarakat Papua dan Papua Barat terkait situasi terkini.

Ada delapan tuntutan yang dibacakan, salah satunya meminta pemerintah menarik pasukan non-organik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat.

Kompas TV Aksi unjuk rasa menolak penesahan RKUHP dan Revisi UU KPK yang digelar para mahasiswa di sejumlah daerah berakhir ricuh. Sementara menko polhukam wiranto menilai aksi ini tidak relevan lagi karena presiden sudah meminta DPR menunda mengesahan sejumlah uu yang dianggap kontroversial. Apakah gerakan mahasiswa ini masih efektif membuat DPR memutuskan menunda pengesahan sejumlah RUU yang dinilai kontroversial seperti misalnya RKUHP? Atau seperti menurut Menko Polhukam Wiranto yang menilai aksi ini tidak relevan lagi karena presiden sudah meminta DPR menunda pengesahan sejumlah RUU? Untuk membahasnya sudah hadir Wakil Sekjen Partai Gerindra dan pernah menjadi Ketua BEM UI 2000-2001 Taufik Riadi. Kemudian ada anggota DPR Fraksi Partai Golkar dan pernah menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti 2004-2006 Maman Abdurrahman. #DemoMahasiswa #DPRRI #RevisIKUHP

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.