Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pelantikan Presiden dan DPR, Wiranto Minta Rakyat Jangan Mudah Terprovokasi

Kompas.com - 24/09/2019, 18:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden dan DPR Oktober mendatang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan situasi berjalan aman.

Meskipun sejumlah peristiwa menimbulkan dinamika beberapa waktu belakangan, publik diminta tak terpancing dengan pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Negosiasi dengan Mahasiswa

"Kalau ditanya (situasi jelang pelantikan) aman apa tidak, ya insyaallah terjaga, karena itu proses yang sudah melalui jalan panjang," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

"Rakyat semua sudah setuju, mengakui, kita harus konsisten, jangan mudah terpancing oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan," sambungnya.

Wiranto menyebut, Indonesia telah menempuh proses demokrasi yang panjang melalui Pemilu 2019.

Baca juga: Mahasiswa di Bali Akan Lanjutkan Demo hingga DPRD dan Gubernur Bersikap

Melalui Pemilu, dihasilkan Presiden dan Wakil Presiden serta 575 anggota DPR RI terpilih yang bakal mengisi jabatan selama lima tahun ke depan.

Karena proses yang panjang itu, menurut Wiranto, seharusnya tak ada lagi yang menghambat proses pelantikan.

"Sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada masalah yang menghambat proses itu. Karena pada saat Pemilu Pilrpres, ujungnya sudah ada masalah yang diselesaikan di MK," ujar Wiranto.

Baca juga: Demo Mahasiswa di 9 Daerah Ini Ricuh...

Wiranto mengingatkan, kewajiban publik justru untuk menjaga demokrasi mencapai tahapan pelantikan Presiden-Wakil Presiden dan anggota DPR.

"Jangan kemudian justru, sekarang ada pihak-pihak tertentu yang diduga justru akan mengacaukan proses itu, membuat onar, membangun opini-opini, mendelegitimasi pemerintah, yang ujung-ujungnya diduga akan mengacaukan proses pelantikan DPR dan Presiden," katanya.

Kompas TV Kepolisian mulai memukul mundur demonstran di depan Gedung DPR RI menggunakan <em>water canon</em> untuk memecah konsentrasi massa di depan Gedung DPR RI. Pihak kepolisian pun telah menyiagakan pasukan di area dalam gedung DPR RI. Demonstran melempari pihak pengamanan dengan berbagai benda. #DemoMahasiswa #DPRRI #RevisiKUHP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com