Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Dikelilingi Orang yang Kurang Perhatikan Isu HAM

Kompas.com - 21/09/2019, 06:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan, di era pemerintahannya yang pertama, Presiden Joko Widodo dikelilingi oleh orang-orang yang kurang memperhatikan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Itulah mengapa, persoalan pelanggaran HAM tidak mampu diselesaikan Jokowi selama kurun waktu 2014-2019.

"Di seputaran Presiden masih banyak orang yang punya rekam jejak HAM yang kurang. Itu yang membikin agenda-agenda HAM yang dituangkan dalam agenda politiknya Presiden ya nggak ada hasilnya apa-apa," kata Choirul dalam sebuah diskusi di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Jokowi Kosong

Choirul mengatakan, jelang era pemerintahannya yang kedua, Jokowi harus lebih selektif dalam memilih calon menteri.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019)KOMPAS.com/Ryana Aryadita Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019)

Jokowi diminta untuk tak melibatkan orang-orang yang punya catatan buram soal pelanggaran HAM, khususnya untuk Menteri Koordinstor Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Sebab, Menko Polhukam menjadi tulang punggung politik, hukum, dan keamanan yang berpengaruh pada HAM.

"Syarat-syarat untuk menjadi pembantu Presiden yang harus ditulis dengan tinta yang tebal ya harus terbebas dari soal-soal pelanggaran HAM, khususnya Menko Polhukam," ujar Choirul.

Baca juga: Penegakan HAM tidak Jalan, Kenapa Sekarang bicara HAM bagi Koruptor?

Choirul melanjutkan, Jokowi tidak cukup memilih menterinya hanya dengan melihat niatan baik atau visi misi mereka, tetapi harus menelusuri betul rekam jejaknya.

"Kalau itu tidak dilakukan, yang ada adalah tidak akan pernah ada agenda HAM yang bisa terselesaikan oleh Presiden, dan itu berbahaya," katanya.

Kompas TV Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pidato presiden terpilih Joko Widodo tidak mengesampingkan penegakan Hak Asasi Manusia serta pemberantasan korupsi dalam masa kepempinannya lima tahun ke depan. Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi munculnya kritik pada pidato presiden terpilih Joko Widodo bertajuk Visi Indonesia yang dianggap tidak banyak menyinggung mengenai penegakan HAM dan pemberatasan korupsi. Menurut Moeldoko, meskipun presiden terpilih Jokowi tidak banyak menyinggung penegakan HAM dan pemberantasan korupsi, Moeldoko memastikan, Jokowi tidak abai pada penegakan HAM serta pemberantasan korupsi. #Jokowi #PenegakanHAM #PidatoJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com