Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Aksi, Aktivis dan LSM Minta Pemerintah Perhatian pada Perubahan Iklim

Kompas.com - 20/09/2019, 17:37 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan hidup meminta Pemerintah Indonesia untuk serius menangani krisis iklim yang berdampak terhadap masyarakat, terutama terkait perubahan cuaca yang ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. 

Sejumlah LSM yang juga ikut aksi tersebut di antaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Greenpeace Indonesia, Amnesty International, dan 350.org, organisasi lingkungan internasional yang menangani krisis iklim. 

"Penting bagi kita untuk memperlakukan kondisi iklim saat ini sebagai krisis. Itu adalah ancaman terbesar dalam sejarah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan dengan perubahan iklim dan cuaca ekstrem," ujar juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Satrio Swandika, dalam aksi massa di Taman Aspirasi depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Aktivis Lingkungan Long March Minta Pemerintah Tangani Karhutla dan Perubahan Iklim

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, menurut Satrio, Indonesia rentan mengalami dampak kenaikan tinggi muka air laut.

Menurut Satrio, hal itu juga akan berdampak terhadap masyarakat. Di sisi lain, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29-41 persen pada tahun 2030.

"Namun, emisi Indonesia saat ini sudah 63 persen dan itu berasal dari kebakaran hutan dan gambut, kemudian pembakaran bahan bakar fosil menyumbang sekitar 19 persen dari total emisi. Karenanya, krisis iklim harus ditangani sebagai program prioritas presiden terpilih," papar dia. 

Baca juga: Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit

Sementara itu, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arkian Suryadharma menyampaikan, isu perubahan iklim kian penting menjadi perhatian pemerintah apalagi kini ada karhutla yang tak terkontrol.

"Karhutla ini menimbulkan bencana asap hebat, ini adalah alarm bagi kita semua untuk bangkit dan untuk pemerintah juga perlu berkomitmen, tidak lagi tawar menawar dengan perusahaan ilegal," ujar Arkian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com