Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pengembang Percepat Pembangunan Rumah PNS, TNI, dan Polri

Kompas.com - 16/09/2019, 17:45 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pengusaha khususnya para pengembang properti untuk mempercepat penyediaan rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota polisi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menerima Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/11/2019).

Jokowi menceritakan, selama empat tahun ke belakang, pemerintah bersama para pengembang berhasil melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga backlog yang angkanya mencapai 11,4 juta bisa ditekan.

Baca juga: Menteri Basuki: Standarisasi Dukung Industri Perumahan

"Berikutnya kami akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi kurang lebih 945.000 ASN kita, PNS kita, dan 275.000 prajurit TNI serta 360.000 anggota Polri kita," kata Jokowi.

Jokowi menyebut pada 2015 telah dibangun 699.000 rumah, tahun 2016 sebanyak 805.000 rumah, 2017 sebanyak 904.000 rumah, dan 2018 sebanyak 1,1 juta rumah sehingga dalam empat tahun belakangan telah dibangun sekitar 3,5 juta rumah.

"Tahun 2019 kita targetkan 1,25 juta unit rumah bagi masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Stasiun Kereta di Perumahan, Strategi Pengembang Kerek Harga Jual

Dengan percepatan pembangunan rumah, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap sektor properti bisa mendorong serta memberikan efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, ia meminta pengusaha yang tergabung di REI dan APERSI bisa memberi saran kepada pemerintah apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mempercepat penyediaan rumah.

"Saya minta pendek-pendek saja, tapi fokus sehingga kita catat dan akan segera kita tindak lanjuti lewat kebijakan setelah berdiskusi dengan menteri-menteri yang ada," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com