Jokowi Minta Pengembang Percepat Pembangunan Rumah PNS, TNI, dan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pengusaha khususnya para pengembang properti untuk mempercepat penyediaan rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota polisi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menerima Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/11/2019).

Jokowi menceritakan, selama empat tahun ke belakang, pemerintah bersama para pengembang berhasil melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga backlog yang angkanya mencapai 11,4 juta bisa ditekan.

Baca juga: Menteri Basuki: Standarisasi Dukung Industri Perumahan

"Berikutnya kami akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi kurang lebih 945.000 ASN kita, PNS kita, dan 275.000 prajurit TNI serta 360.000 anggota Polri kita," kata Jokowi.

Jokowi menyebut pada 2015 telah dibangun 699.000 rumah, tahun 2016 sebanyak 805.000 rumah, 2017 sebanyak 904.000 rumah, dan 2018 sebanyak 1,1 juta rumah sehingga dalam empat tahun belakangan telah dibangun sekitar 3,5 juta rumah.

"Tahun 2019 kita targetkan 1,25 juta unit rumah bagi masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Stasiun Kereta di Perumahan, Strategi Pengembang Kerek Harga Jual

Dengan percepatan pembangunan rumah, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap sektor properti bisa mendorong serta memberikan efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, ia meminta pengusaha yang tergabung di REI dan APERSI bisa memberi saran kepada pemerintah apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mempercepat penyediaan rumah.

"Saya minta pendek-pendek saja, tapi fokus sehingga kita catat dan akan segera kita tindak lanjuti lewat kebijakan setelah berdiskusi dengan menteri-menteri yang ada," ucap Jokowi.