Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Berharap 5 Pimpinan KPK Bekerja dengan Baik

Kompas.com - 13/09/2019, 21:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat bekerja dengan optimal usai terpilih.

"Tentu harapannya agar bekerja dengan baik, memberantas korupsi di tanah air ini," ujar Kalla usai membuka pameran Indo Trans di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Kalla menyadari muncul berbagai penolakan dari publik terkait terpilihnya Irjen (Pol) Firli Bahuri selaku Ketua KPK terpilih.

Firli yang waktu itu menjabat Deputi Penindakan KPK diduga melanggar kode etik lantaran bertemu mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang.

Baca juga: Jadi Polisi Pertama yang Pimpin KPK, Firli: Tidak Ada Persoalan

Saat itu, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB dalam kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Namun, Kalla mengatakan, DPR selaku lembaga yang berwenang memilih pimpinan KPK telah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses seleksi.

Karena itu, ia meminta semua pihak menerima lima Pimpinan KPK terpilih yakni Firli Bahuri sebagai ketua terpilih beserta Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata sebagai wakil ketua terpilih.

Baca juga: Terpilih Jadi Ketua KPK, Irjen Firli: Ini Sudah Takdir, Saya Harus Menerima

Kalla menilai, pilihan DPR itu mewakili harapan rakyat. Sebab anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat

"Jadi selama dijalankan secara aturan dan konstitusi, ya saya kira harus diterima. Yang berhak mengangkat dan memilih kan DPR, DPR dipilih oleh rakyat," lanjut Kalla.

Komisi III DPR memilih lima Pimpinan KPK yang baru pada Jumat (13/9/2019) dini hari. Pemilihan lima Pimpinan KPK berlangsung di tengah proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Selain itu, pemilihan tersebut mendapat penolakan lantaran publik menolak nama-nama bermasalah seperti Irjen Firli Bahuri yang diduga melanggar kode etik KPK. 

 

Kompas TV Pernyataan pers KPK terkait pelanggaran etik yang disebut dilakukan oleh Irjen Firli Bahuri, ditanggapi berbeda oleh sesama pimpinan KPK. Firli sendiri membantah melakukan pelanggara seperti yang disampaikan dewan penasihat KPK.<br /> <br /> Pernyataan KPK pada Kamis lalu soal pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irjen Firli Bahuri sempat menjadi perhatian DPR.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok E-mail Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok E-mail Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com