Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disindir Hilang Setelah Masuk Istana, Ini Tanggapan Johan Budi hingga Teten Masduki

Kompas.com - 13/09/2019, 17:53 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch menyindir aktivis-aktivis yang dulu kritis tetapi kini dianggap hilang suaranya setelah bergabung ke Istana.

Lewat akun Instagram mereka @sahabatICW, setidaknya ada 8 tokoh yang disindir oleh ICW.

Mereka ialah Teten Masduki, Koordinator Staf Khusus Presiden; Ifdhal Kasim, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden; Fadjroel Rachman, Komisaris Utama perusahaan BUMN PT Adhi Karya; dan Alexander Lay, Anggota Dewan Komisaris Pertamina.

Ada juga Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden; Andrinof Chaniago, Komisaris Utama BRI; Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden; serta Johan Budi, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Baca juga: Johan Budi Pamit dari Istana dan Minta Maaf

ICW mengunggah gambar berupa poster yang menyatakan para aktivis itu hilang setelah terlalu dekat dengan Istana.

Khusus untuk Johan Budi yang kini sudah menjadi anggota DPR terpilih dari PDI-P, tertulis hilang sejak masuk perut banteng.

"Mohon bantuan teman-teman @kontras_update untuk menemukan para senior yang terhormat ini, karena mereka telah pergi tanpa pesan di tengah kegentingan kerja-kerja pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia,"  tulis akun ICW pada Kamis, (13/9/2019). @Kontras_update adalah akun Instagram resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS).

Baca juga: Nawawi Pomolango, Sepak Terjang, hingga Pandangannya soal Revisi UU KPK

Saat dimintai tanggapan terkait sindiran dai ICW, para eks aktivis di lingkar Istana itu irit berkomentar.

Teten Masduki yang dulunya adalah aktivis ICW mengaku paham jika para pegiat antikorupsi saat ini marah terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan DPR dan pemerintah.

"Enggak mau komentarlah. Wajar mereka marah," kata Teten saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Firli Mengaku Pernah Jemput Saksi yang Hendak Diperiksa KPK di Lobi

Kendati demikian, Teten enggan menanggapi lebih jauh pertanyaan wartawan.

Komentar irit juga keluar dari Jaleswari yang dulunya dikenal sebagai pegiat reformasi militer.

Jaleswari juga paham bahwa para pegiat antikorupsi saat ini tengah kecewa. Namun, ia enggan menanggapi mereka lebih jauh.

"Saya memahami kawan-kawan ini sedang kecewa. Karenanya, saya tidak ingin berpolemik lebih lanjut soal ini, pesannya sudah tersampaikan," kata Jaleswari saat dihubungi lewat pesan singkat.

Baca juga: Unjuk Rasa Susulan Terjadi di Depan KPK, Lagi-lagi Dukung Revisi UU

Sementara itu, Johan Budi yang dulunya adalah mantan juru bicara KPK enggan berkomentar sama sekali soal sindiran ICW.

Saat dihubungi lewat pesan singkat, Johan awalnya mau menanggapi pertanyaan Kompas.com mengenai dirinya yang sudah pamit dari Istana karena akan segera dilantik sebagai anggota DPR.

Namun, saat ditanya mengenai sindiran ICW, Johan ogah berkomentar.

"Kalau ini enggak ada komentar," kata Johan.

Kompas TV Wadah pegawai KPK dan sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi memprotes revisi undang-undang KPK yang dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Aksi protes dilakukan dengan menutup logo KPK di Gedung Merah Putih, Komisioner KPK Saut Situmorang memimpin aksi yang digelar di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta. Saut menyebut KPK tidak akan takut dengan berbagai upaya pelemahan tugas dan wewenang dalam memberantas tindakan korupsi. #kpk #RUUKPK #KomisionerKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com