Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Minta Tambahan Anggaran Rp 356 Miliar pada Tahun 2020

Kompas.com - 11/09/2019, 15:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) meminta penambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 356.900.000.000 dari pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 8.686.008.341.000.

Sebelumnya, Kemenlu mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 894.700.000.000.

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkue) dan Bappenas hanya menyetujui penambahan sebesar 537.800.000.000 sehingga kebutuhan anggaran Kemenlu masih kurang.

Baca juga: Duga Keterlibatan Asing dalam Ricuh di Papua, Polri Koordinasi dengan Kemenlu

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Mayerfas dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

"Komisi I dapat menerima penjelasan kami terkait urgensi atau hal-hal penting terkait peningkatan anggaran Kemenlu Tahun 2020 sesuai usulan kebutuhan anggaran tambahan tahun 2020 yang belum dipenuhi, yaitu sebesar 356 miliar," kata Mayerfas.

Ia mengatakan, penambahan anggaran itu dialokasikan untuk renovasi gedung perwakilan Republik Indonesia dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Luar Negeri serta untuk diplomasi ekonomi dan maritim.

"Diplomasi ekonomi dan maritim perlindungan WNI dan pelayanan konsuler di perwakilan RI di luar negeri pada program pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional dan perwakilan RI di luar negeri," ujar dia.

Baca juga: Situs Web Resminya Tak Tampilkan Palestina, Kemenlu AS Dikecam

Selanjutnya, Mayerfas mengatakan, beberapa proyek prioritas nasional Kemenlu tahun 2020 salah satunya, program pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional pada perwakilan RI di luar negeri guna mengoptimalkan keanggotaan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB.

"Optimalkan keanggotaan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB, dan mengoptimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MPP PBB," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com