Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER SEPEKAN] Fadli Zon Singgung Motor Trail Jokowi | Benny Wenda Dituding Dalang Kerusuhan Papua

Kompas.com - 09/09/2019, 06:25 WIB
Bayu Galih

Penulis

KOMPAS.com - Sejumlah polemik mengenai isu politik, hukum, dan kebijakan mewarnai desk Nasional di Kompas.com sejak 1 hingga 7 September 2019.

Namun, berita yang menarik minat pembaca sejak sepekan itu adalah terkait kerusuhan Papua.

Tema yang populer dibaca antara lain tentang kritik terhadap pemerintah dalam mengatasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Ada juga berita terkait penyebutan tokoh Papua Benny Wenda, yang dituding pemerintah sebagai dalang kerusuhan di Bumi Cenderawasih tersebut.

Berikut paparannya:

1. Kritik Fadli Zon

Salah satu kritik disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut Fadli, ada yang salah dengan pendekatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi konflik di Papua.

Fadli menyatakan, sejumlah pembangunan besar yang dilakukan Jokowi di Papua tidak membuat masyarakat di sana puas.

Bahkan, Fadli juga menyinggung saat Jokowi memperlihatkan pembangunan infrastruktur di Papua dengan melintasi jalan menggunakan motor trail.

"Ada yang salah dong dari strategi pendekatan kita terhadap Papua. Jadi ada pembangunan di sana, pembangunan infrastruktur, bahkan presiden pakai (motor) trail di sana, tetapi kok rakyat Papua enggak mau dengarkan Presiden? Berarti ada yang salah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Jokowi Naik Motor Trail ke Papua tetapi Tidak Didengarkan Rakyat, Ini Ada yang Salah

Supaya kerusuhan tidak berlarut-larut, Fadli meminta Jokowi segera mendatangi Papua.

Fadli bahkan menyarankan Jokowi untuk berkantor sementara di Papua supaya tensi kerusuhan mereda.

2. Tudingan terhadap Benny Wenda

Pemerintah menuding Benny Wenda sebagai tokoh separatis yang mendalangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Tudingan ini bahkan disampaikan langsung oleh Istana Kepresidenan, oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com