Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub: Belum Ada Koordinasi Batasi Orang Asing ke Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 03/09/2019, 12:31 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya belum berkoordinasi dengan instansi terkait perihal pembatasan akses bagi pihak asing untuk masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat.

"Belum, belum (berkoordinasi dengan kementerian terkait). Mungkin dalam waktu dekat kita akan lakukan koordinasi," ujar Budi ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Budi mengatakan, penerbangan dari luar negeri ke tanah Papua selama ini memang sangat minim.

Baca juga: Wiranto: Papua dan Papua Barat Tak Dibuka Bebas untuk Orang Asing

Bahkan, hal itu sudah terjadi sebelum kerusuhan di sejumlah titik di Papua dan Papua Barat.

Kendati demikian, ia mengaku belum ada pembicaraan terkait pembatasan penerbangan dari luar negeri ke Papua.

"Belum kita bicarakan (soal pembatasan penerbangan)," tutur dia.

Menurutnya, proses penerbangan, baik pendaratan maupun lepas landas, di Papua dan Papua Barat masih berjalan normal.

"Insya Allah relatif tidak ada gangguan di Jayapura. Jadi sejak kejadian masif di tempat lain pun, di Jayapura, take off, landing-nya masih berjalan dengan normal," kata Budi.

Baca juga: Polri: Pihak Asing Diduga Memprovokasi agar Masalah Papua Bisa Dibawa ke PBB

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan saat ini pemerintah tak membuka akses bagi pihak asing untuk masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat.

Hal itu dilakukan untuk menjaga situasi Papua dan Papua Barat tetap kondusif dan aman.

"Jadi kemarin pada saat rapat dengan Menteri Luar Negeri dan sudah memastikan bahwa sekarang tidak leluasa kita buka dalam keadaan seperti ini. Papua, Papua Barat tidak kami buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing disana," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Polri: Pihak Asing Memanas-manasi, padahal Masyarakat Papua Enjoy dengan NKRI

Ia mengatakan pemerintah masih membatasi dengan menyaring pihak yang hendak masuk ke Papua dan Papua Barat hingga situasi benar-benar kondusif.

Nantinya, pembatasan tersebut akan dicabut jika situasi sudah aman sepenuhnya.

"Ada filter-filter yang kami lakukan. Jika keadaan nanti sudah kondusif, sudah aman, silakan. Ini adalah hak negara kita untuk melakukan itu," lanjut Wiranto.

Kompas TV Kementerian Luar Negeri merespon terkait pernyataan Kapolri tentang adanya keterlibatan jaringan internasional dalam kasus kerusuhan yang terjadi di Papua. Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Muhammad Fachir menilai tidak ada keterlibatan negara lain dalam kerusuhan Papua. Namun Kementerian Luar Negeri menduga ada kelompok sparatis yang berada di luar negeri. Sebelumnya polisi menyebut ada dugaan keterlibatan kelompok jaringan internasional dalam penyebaran berita bohong dan provokasi yang memicu kerusuhan di Papua. Polri bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan jaringan intelijen untuk mengungkap jaringan penyebar hoaks tentang kerusuhan Papua. #Papua #Kemenlu #AksiSeparatis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com