Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Serahkan 10 Nama Capim KPK, Jokowi Imbau Tampung Masukan Publik

Kompas.com - 02/09/2019, 16:28 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengimbau Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turut menampung masukan publik dalam proses seleksi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat pansel sudah merampungkan proses seleksi dan menyerahkan 10 nama yang lolos kepada Jokowi, Senin (2/9/2019), di Istana Merdeka, Jakarta.

Awalnya, Jokowi menyampaikan terima kasih kepada Pansel yang telah bekerja menyeleksi ratusan nama hingga kini terpilih sepuluh yang terbaik.

Baca juga: Pansel KPK di Tengah Kontroversi Capim yang Diduga Bermasalah

"Terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya liat kerja keras panjang dalam menyeleksi sejak awal sampai hari ini sejak awal sampai hari ini mungkin tinggal 20 atau 10 saya belum tahu," kata Jokowi.

Jokowi yang dalam kesempatan itu didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno lalu meminta pansel untuk turut mempertimbangkan masukan masyarakat dalam proses seleksi.

"Saya kira memang ini eranya keterbukaan. Jadi saya juga minta agar masukan masukan baik dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberi masukan juga, itu bisa dijadikan catatan-catatan dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pansel tidak perlu bekerja tergesa-gesa. Sebab, masih ada waktu sebelum 10 nama diserahkan ke DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan.

"Yang paling penting menurut saya, apa yang nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama-nama yang memang layak," kata dia.

Hadir dalam acara ini seluruh anggota pansel yakni Yenti Garnasih, Indriyanto Seno Adji, Pansel KPK Marcus Priyo Gunarto, Hendardi, Harkristuti Harkrisnowo, Diani Sadia Wati, Al Araf, Mualimin Abdi, dan Hamdi Moeloek.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai organisasi sebelumnya mengkritik kinerja pansel.

Mereka menilai pansel tidak selektif karena ada beberapa capim yang memiliki rekam jejak buruk masih lolos seleksi hingga 20 besar.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz mendorong Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan wewenangnya dengan mengevaluasi hasil seleksi terhadap 10 calon pimpinan KPK yang diserahkan Pansel.

Baca juga: Pansel Serahkan 10 Nama Capim KPK ke Jokowi, Masih Rahasia

"Waktu 14 hari ini mesti dipakai oleh presiden secara maksimal, membaca, dan me-review apa yang sudah dilakukan pansel. Dari seluruh tahapan yang dijalankan tersebut, presiden bisa melakukan evaluasi," ujar Donal Fariz saat ditemui di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta Jokowi mendengar masukan publik agar tidak meloloskan nama-nama bermasalah ke DPR.

"Jika Jokowi masih konsisten dengan apa yang jadi penilaiannya, yakni (capim) yang cukup berintegritas, maka dia harus memastikan nama-nama yang akhirnya dibawa ke DPR bukan nama-nama yang jadi pusat kritikan publik, khususnya dari Polri dan Kejaksaan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com