Laode: 10 Capim KPK Harus yang Terbaik, Kasihan Nanti Presidennya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisoner KPK Laode M Syarif berharap, sepuluh nama calon pimpinan KPK untuk periode 2019-2023 yang diserahkan ke Presiden, adalah orang-orang terbaik.

Ia berharap, Panitia Seleksi calon pimpinan KPK tidak menyerahkan nama capim yang diduga bermasalah ke Presiden.

"Kami sih berharap bahwa yang disampaikan oleh Pansel kepada Presiden itu adalah yang terbaik di antara yang 20 itu. Jadi ya kita berharap bahwa yang ada catatan-catatannya tidak diserahkan kepada Presiden," kata Laode saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/8/2019).

Baca juga: Pakar: Pansel Bisa Serahkan Lebih dari 10 Nama Capim KPK ke Presiden

Menjaring nama-nama yang betul-betul berkualitas, menurut Laode, sangat penting. Sebab, komisioner KPK ke depan punya tugas yang besar.

Ada sejumlah PR yang harus dikerjakan pada periode mendatang, seperti, menyempurnakan sembilan koordinator wilayah (Korwil) yang tersebar di beberapa daerah. Sembilan Korwil itu sudah terbentuk, tetapi, stafnya belum lengkap.

PR kedua, adalah pengutamaan penindakan tindak pidana korporasi untuk mendorong pengembalian aset negara. Terakhir, fokus pencegahan tindak pidana korupsi untuk peningkatan pengembalian aset.

"Seperti yang saya laporkan tadi, kita berhasil menyelamatkan triliunan rupiah untuk mendata aset-aset yang dimiliki Pemda, kementerian dan lembaga. itu juga bisa ditingkatkan," kata Laode.

Baca juga: Pergulatan Pansel Capim KPK yang Sarat Kontroversi...

Tugas-tugas besar itu, kata Laode, tak bisa diselesaikan jika pimpinan KPK periode mendatang bukan orang-orang terbaik.

"Jadi, kita berharap bahwa sepuluh orang yang diberikan oleh Pansel kepada Presiden itu adalah yang terbaik. Kasihan Presidennya nanti," kata Laode.

Diberitakan, Pansel capim KPK akan menyerahkan sepuluh nama capim periode 2019-2023 kepada Presiden Joko Widodo, Senin (2/9/2019) hari ini.

Sepuluh dari 20 nama yang diserahkan itu adalah yang dinyatakan lolos dalam tahapan akhir seleksi, yakni tes wawancara dan uji publik.