Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seribu Pegawai KPK Tandatangani Petisi Tolak Capim Bermasalah

Kompas.com - 02/09/2019, 14:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 1.000 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi telah menandatangani petisi untuk menolak calon pimpinan KPK yang dianggap bermasalah.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan, petisi para pegawai KPK itu menunjukkan keresahan para pegawai KPK atas masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Petisi ini berangkat dari kesadaran bahwa KPK saat ini dalam kondisi darurat. Pimpinan yang justru memiliki rekam jejak buruk akan membawa KPK bahkan pemberantasan korupsi yang telah dirintis oleh pegawai KPK dan rakyat Indonesia selama lebih dari 17 tahun menuju kehancuran," kata Yudi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Pergulatan Pansel Capim KPK yang Sarat Kontroversi...

Lewat petisi tersebut, pegawai KPK mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak meloloskan para capim KPK yang dianggap bermasalah.

Tanpa mengungkap nama, Yudi menyebut, ada tiga kriteria capim KPK yang ditolak pegawai KPK.

Pertama, capim KPK yang diduga melakukan beberapa pelanggaran etik selama bekerja di KPK.

Kedua, capim KPK yang pernah menghambat penanganan kasus di KPK baik melalui teror atau hal lainnya.

Baca juga: Menurut Pakar, Begini Prosedur Penyerahan Nama Capim KPK ke Presiden

Ketiga, capim KPK yang tidak melaporkan LHKPN dan perbuatan tercela lainnya.

"Kami harapkan Jokowi mau membacanya dan kemudian memahami bahwa tuntutan agar pemberantasan korupsi tetap berlanjut merupakan tuntutan kita bersama sesuai dengan janji jokowi agar mau memberantas korupsi di negeri ini," ujar Yudi.

Yudi mengatakan, petisi itu sudah bergulir sejak Kamis (29/8/2019) lalu dan telah ditandatangani oleh sekitar 1.000 dari sekitar 1.500 pegawai KPK.

Baca juga: Pakar: Pansel Bisa Serahkan Lebih dari 10 Nama Capim KPK ke Presiden

Ia menyebut ada pegawai yang menolak capim bermasalah namun tidak ikut menandatangani petisi karena berada di luar kota atau enggan disebut namanya.

Seperti diketahui, Panitia Seleksi Capim KPK dijadwalkan akan menyerahkan sepuluh nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Sepuluh nama itu merupakan hasil pengerucutan dari 20 nama mengikuti tahapan akhir seleksi, yakni tes wawancara dan uji publik pada pekan lalu.

Baca juga: ICW Dorong Presiden Jokowi Evaluasi Hasil Tes Seleksi Capim KPK

Dari 20 nama itu, 4 orang merupakan perwira polisi, 3 jaksa, dan seorang pensiunan jaksa.

Adapun komisioner KPK 2015-2019 yang lolos profile assessment hanya Alexander Marwata.

Seorang pegawai KPK juga dinyatakan lolos. Sepuluh calon lain yang lolos berprofesi hakim (1 orang), advokat (1), pegawai negeri sipil (3), dosen (3), karyawan BUMN (1), dan penasihat menteri (1).

Kompas TV Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Capim KPK berharap Presiden Joko Widodo tidak menerima calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Aksi simbolik koalisi masyarakat sipil terdiri dari Transparency International Indonesia (ICW), LBH dan YLBHI. Mereka memintaPresiden Joko Widodo mendorong pansel Capim KPK memilih kandidat yang bersih dan berani menuntaskan kasus korupsi. #KPK #CapimKPK #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com