Menurut Pakar, Begini Prosedur Penyerahan Nama Capim KPK ke Presiden

Kompas.com - 02/09/2019, 09:07 WIB
Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih (kanan) memberikan keterangan terkait hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Pansel KPK menyatakan sebanyak 20 orang berhasil lulus dalam tes tersebut untuk kemudian menjalani tes kesehatan serta wawancara dan uji publik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayKetua Pansel KPK Yenti Ganarsih (kanan) memberikan keterangan terkait hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Pansel KPK menyatakan sebanyak 20 orang berhasil lulus dalam tes tersebut untuk kemudian menjalani tes kesehatan serta wawancara dan uji publik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, prosedur penyerahan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) oleh Panitia Seleksi mengacu pada Pasal 30 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Ayat itu berbunyi, "Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"

"Nah di dalam Ayat 9, penyerahan itu tidak menyebutkan berapa jumlah yang akan diserahkan Pansel kepada presiden ya, hanya saja presiden diberikan batasan oleh Ayat 9 itu untuk menyerahkan 10 nama kepada DPR, dengan syarat presiden diberi waktu mempertimbangkan 10 nama itu selama 14 hari semenjak nama itu diserahkan Pansel," kata Feri kepada Kompas.com, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Pansel KPK Dinilai Transparan, Kalla: Tak Semua Pendapat Mesti Diikuti


Menurut Feri, tidak mungkin Pansel hanya menyerahkan 10 nama dari hasil wawancara dan uji publik. Ia menilai, presiden patut menerima lebih dari 10 nama.

Agar nantinya, presiden memiliki waktu dan ruang yang cukup luas untuk menentukan siapa 10 nama yang layak dibawa ke DPR.

"Hemat saya Pansel harus menyerahkan 20 nama itu (yang ikut tes wawancara dan uji publik) lalu Presiden memikirkan 20 nama itu selama 14 hari. Lalu dia akan menentukan dari 20 itu siapa 10 nama yang akan Presiden serahkan kepada DPR," ujar dia. 

Hal itu mengingat posisi dan kewenangan Pansel berdasarkan delegasi yang diberikan oleh Presiden.

Menurut Feri, penyerahan jumlah nama oleh Pansel bergantung sepenuhnya di tangan Presiden.

"Kalau presiden meminta Pansel menyerahkan 10, ya 10, tetapi kalau presiden meminta dia yang akan menentukan dari 10 nama yang ditentukan undang-undang untuk diserahkan ke DPR ya dia meminta 20 ya 20 harusnya. Karena itu ruang presiden untuk memutuskan ya, siapa 10 nama yang diserahkan ke DPR," papar Feri.

Di tengah polemik seleksi capim KPK, Feri menyarankan agar Pansel menyerahkan 20 nama kepada presiden.

Dengan demikian, presiden bisa menjernihkan situasi di tengah polemik seleksi capim KPK belakangan ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X