Kompas.com - 02/09/2019, 13:36 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKoordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mendorong Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan wewenangnya dengan mengevaluasi hasil seleksi terhadap 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan diserahkan Panitia Seleksi Capim KPK. 

"Waktu 14 hari ini mesti dipakai oleh presiden secara maksimal, membaca, dan me-review apa yang sudah dilakukan pansel. Dari seluruh tahapan yang dijalankan tersebut, presiden bisa melakukan evaluasi," ujar Donal Fariz saat ditemui di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Istana: Integritas Pansel Tak Perlu Dipertanyakan

Dalam Pasal 30 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Presiden Jokowi paling lambat punya waktu 14 hari kerja untuk menyerahkan nama-nama capim ke DPR.

Ayat itu berbunyi, "Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

"Presiden perlu mengevaluasi hasil setiap tahapan seleksi, tes kesehatan seperti apa, psikotes bagaimana, pokoknya seluruh tahapan seleksi. Seluruh proses bisa dievaluasi oleh Presiden yang memiliki mandat," kata Donal. 

Presiden Jokowi, lanjut dia, menjadi penentu siapa saja capim yang akan diserahkan ke DPR. Ia menyarankan Presiden untuk tidak tergesa-gesa memberikan nama capim ke DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Suara-suara masyarakat sipil kan sudah banyak, bisalah presiden me-review capim-capim yang telah lolos hingga tahap akhir. Presiden memiliki otoritas berapa banyak yang akan ia serahkan ke DPR," ucap dia. 

Baca juga: Pakar: Pansel Bisa Serahkan Lebih dari 10 Nama Capim KPK ke Presiden

Tes kesehatan, wawancara, dan uji publik akan mengerucutkan capim KPK menjadi 10 orang dan nantinya diberikan kepada Presiden Jokowi. 

Pansel akan menyerahkan 10 nama ke Presiden Jokowi hari ini pukul 15.00 WIB.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Nasional
Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Nasional
Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Nasional
Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Nasional
Ada Varian Delta Plus, IDI Jambi Sebut Terjadi Peningkatan Kasus dan RS Rujukan Hampir Penuh

Ada Varian Delta Plus, IDI Jambi Sebut Terjadi Peningkatan Kasus dan RS Rujukan Hampir Penuh

Nasional
Panglima Marah, Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara Harus Dicopot Malam Ini

Panglima Marah, Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara Harus Dicopot Malam Ini

Nasional
Hoaks, Kemampuan Literasi, dan Kejenuhan Dinilai Jadi Kendala Utama Perubahan Perilaku Saat Pandemi

Hoaks, Kemampuan Literasi, dan Kejenuhan Dinilai Jadi Kendala Utama Perubahan Perilaku Saat Pandemi

Nasional
Alasan Pemerintah Atur Makan 20 Menit: Tak Semua Bisa Pesan-Antar

Alasan Pemerintah Atur Makan 20 Menit: Tak Semua Bisa Pesan-Antar

Nasional
UPDATE 28 Juli: Jawa Barat Sumbang Penambahan Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

UPDATE 28 Juli: Jawa Barat Sumbang Penambahan Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 Juli: 19.103.162 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 Juli: 19.103.162 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: 277.809 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 44,39 Persen

UPDATE: 277.809 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 44,39 Persen

Nasional
Sekjen PAN Nilai Fasilitas Isoman DPR di Hotel Tak Perlu, Maksimalkan Rumah Jabatan

Sekjen PAN Nilai Fasilitas Isoman DPR di Hotel Tak Perlu, Maksimalkan Rumah Jabatan

Nasional
UPDATE 28 Juli: Ada 271.132 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Juli: Ada 271.132 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Angka Kepatuhan Pakai Masker Nasional Capai 80 Persen

Satgas Covid-19 Sebut Angka Kepatuhan Pakai Masker Nasional Capai 80 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X