Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Masyarakat Papua Dilindungi, Jangan Sampai Ada Korban

Kompas.com - 31/08/2019, 05:51 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat dilindungi terkait demo berujung kerusuhan di Papua. Jokowi tak ingin ada masyarakat yang menjadi korban.

Hal itu, menurut Wirantol, disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas yang dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal pol Tito Karnavian, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019) malam.

"Beliau juga minta dengan sangat agar masyarakat dilindungi. Masyarakat yang tidak bermasalah tidak tahu masalah ini jangan sampai jadi korban dalam aksi demo yang anarkis," kata Wiranto selesai rapat terbatas.

"Artinya beliau tidak ingin ada korban," kata dia. 

Baca juga: Presiden Jokowi: Saya Percaya Warga Papua Cinta Damai

Wiranto menyebut, Jokowi tidak ingin aparat bertindak represif.

 

Jokowi meminta aparat menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif.

Kendati demikian, Jokowi juga meminta aparat menindak tegas pihak-pihak yang sengaja memprovokasi kerusuhan.

"Beliau menekankan bahwa beliau ingin hukum ditegakkan secara tegas, siapapun yang melawan hukum," kata dia.

Wiranto sebelumnya mengungkapkan jumlah korban masyarakat sipil yang tewas akibat kerusuhan dan kontak senjata di Papua belakangan ini.

Sebelumnya, sejumlah media asing dan dalam negeri memberitakan setidaknya enam sampai tujuh korban tewas dalam kontak senjata di Deiyai, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Ricuh Papua, Presiden Jokowi: Tak Ada Toleransi bagi Perusuh

 

Namun, hingga malam ini polisi baru mengkonfirmasi dua warga sipil yang tewas.

Wiranto menegaskan update informasi terkait jumlah korban adalah kewenangan pemerintah dan aparat.

"Ya terserah kita lah mau umumkan (jumlah korban) atau tidak. Kalau diumumkan perlu, diumumkan, kalau tidak, tidak," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com