Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

575 Caleg DPR Ditetapkan Sabtu, Begini Mekanismenya

Kompas.com - 30/08/2019, 06:49 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon legislatif terpilih, Sabtu (29/8/2019).

Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, pleno akan diawali dengan pembacaan perolehan kursi parpol di DPR RI.

"Dibacakan perolehan suara partai per daerah pemilihan dan perolehan kursinya," kata Ilham saat dikonfirmasi, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Laporan Kinerja DPR 2018-2019, 15 RUU Disahkan Jadi Undang-Undang

Setelah itu, pleno dilanjutkan dengan pembacaan nama caleg terpilih. Ilham menyebut, ada 575 caleg terpilih yang bakal ditetapkan.

"Masing-masing dapil akan dibacakan caleg terpilihnya," kata dia.

Menurut Ilham, caleg terpilih tidak diwajibkan hadir. Tetapi, KPU mengundang perwakilan partai politik.

Baca juga: HUT ke-74 DPR, Rapat Paripurna Molor dan Hanya Dihadiri 110 Anggota

Tidak hanya itu, KPU juga mengundang sejumlah lembaga, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi II DPR RI, TNI/Polri, dan LSM.

Dengan ditetapkannya caleg terpilih dalam rapat pleno besok, berarti berakhirlah tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2019.

"(Tahapan Pileg 2019) sudah kelar, tinggal pelantikan saja," kata Ilham.

Kompas TV Banyak diisi pesohor membuat kerasnya persaingan caleg untuk lolos di dapil DKI Jakarta. Hasil survei Charta Politika menunjukkan adanya persaingan ketat antara caleg petahana dan baru pada pemilihan umum 2019 mendatang. Bahkan dalam survei muncul nama-nama baru serta petahana yang siap bertarung dengan bakal calon legislatif junior atau pendatang baru. Seperti apa nantinya perebutan kursi legislatif di DKI Jakarta? Simak bahasannya bersama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Caleg DPR-RI dapil 3 DKI dari Partai Gerindra, Ahmad Iman dari caleg DPR-RI Dapil Jakarta 2 dari PKB, dan Titi Anggraeni sebagai Direktur Eksekutif Perludem.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com