Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad Ingin Temui Jokowi Sampaikan Capim KPK yang Bermasalah

Kompas.com - 29/08/2019, 10:04 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan persoalan hasil seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023.

Di hadapan Presiden, mereka bakal meminta sejumlah capim yang diduga bermasalah tak diserahkan namanya ke DPR untuk diloloskan.

"Kita sebagai mantan pimpinan dan tokoh masyarakat sangat berharap ada respon yang serius dari bapak presiden untuk segera tidak meloloskan nama-nama yang bermasalah yang kami anggap bisa melumpuhkan dan merontokkan lembaga yang kita cintai yaitu KPK," kata mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Capim KPK, dari Visi dan Misi hingga Beberkan Kelemahan KPK...

Pernyataan Abraham itu juga mewakili sejumlah mantan petinggi KPK lainnya seperti eks Ketua KPK Busyro Muqoddas dan eks Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Abraham mengatakan, ada ancaman yang sangat berbahaya yang akan menimpa KPK jika proses seleksi capim yang sekarang ini tetap dilanjutkan.

Sebab, sejumlah nama yang lolos sampai ke tahapan ini diduga bermasalah.

Ada yang mempunyai catatan pernah menghambat proses penegakan hukum oleh KPK.

Baca juga: Tunjukkan Bukti Rekam Jejak Capim, KPK Undang Pansel

Ada pula yang tidak patuh LHKPN, sampai dengan diduga melakukan berbagai pelanggaran etik ketika bertugas di KPK.

"Ini adalah bagian dari rasa bentuk keprihatian kami mendalam melihat bahwa ada semacam ancaman yang sangat berbahaya," ujar Abraham.

Abraham dan mantan petinggi KPK lainnya berpendapat, Presiden menjadi kunci terakhir yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ini.

"Kami meminta kepada Bapak Joko Widodo untuk dapat mengambil sikap tegas," katanya.

Baca juga: Capim KPK Lili Pintauli: 10 Tahun Saya di LPSK, Hanya 13 Justice Collaborator Dilindungi

Sebanyak 20 nama dinyatakan lolos profile assessment oleh Panitia Seleksi Capim KPK periode 2019-2023.

Dari jumlah tersebut, terdapat empat perwira Polri, tiga jaksa, dan seorang pensiunan jaksa. Adapun komisioner KPK 2015-2019 yang lolos hanya Alexander Marwata. Satu komisioner, yakni Laode M Syarif, tidak lolos.

Seorang pegawai KPK juga dinyatakan lolos. Sepuluh calon lain yang lolos berprofesi hakim (1 orang), advokat (1), pegawai negeri sipil (3), dosen (3), karyawan BUMN (1), dan penasihat menteri (1).

Ke-20 capim KPK ini selanjutnya menjalani tiga tes yang dimulai dari tes kesehatan, wawancara, hingga uji publik.

Dari rangkaian tes tersebut, Pansel akan memilih 10 orang terbaik yang rencananya akan diumumkan 30 Agustus 2019.

Kompas TV Buya Syafii Maarif meminta presiden jokowi benar-benar meminta informasi yang detil terkait jejak rekam setiap calon pimpinan KPK agar KPK bisa berjalan tanpa ada kekurangan dari pimpinannya.<br /> <br /> Sementara untuk komisi tiga DPR, Buya mengimbau anggota dewan untuk menghilangkan kepentingan politik dalam menentukan pimpinan KPK mendatang karena KPK merupakan tombak pemberantasan korupsi di tanah air.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com