Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Smart SIM Bisa Jadi Uang Elektronik, Korlantas Kerja Sama dengan 3 Bank

Kompas.com - 27/08/2019, 19:37 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas Polri bekerja sama dengan tiga bank terkait fungsi Surat Izin Mengemudi (SIM) baru bernama Smart SIM yang juga dapat digunakan sebagai uang elektronik

Kepala Korlantas Irjen (Pol) Refdi Andri mengatakan, ketiga bank tersebut adalah BRI, BNI dan Bank Mandiri.

"Untuk BNI, kita gunakan uang elektronik itu namanya Tap Cash. Kalau kita kerja sama dengan Bank Mandiri, namanya e-Money. Kalau kita kerjasama dengan BRI namanya Brizzi," ungkap Refdi ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019).

Menurut dia, fungsi Smart SIM sebagai uang elektronik juga telah direstui oleh Bank Indonesia.

Baca juga: Kakorlantas Tunjukkan Smart SIM, Ini Wujudnya...

Dengan fungsi tersebut, pemilik dapat membayar tol, berbelanja di minimarket, hingga membayar denda tilang menggunakan Smart SIM. Pemilik kartu dapat mengisi saldo maksimal Rp 2 juta.

Namun, Refdi menuturkan, Smart SIM sebagai uang elektronik merupakan opsional bagi pemiliknya. Artinya, pemilik kartu tersebut memutuskan sendiri apakah akan mengaktifkan Smart SIM sebagai uang elektronik atau tidak.

"Itu bukan kewajiban. Itu adalah hak pemilik SIM, kalau itu dianggap perlu, silakan diaktivasi. Aktivasinya di mana? Ada nanti BNI di situ, ada BRI, ada Mandiri, silakan. Tapi kalau tidak dianggap perlu, tidak usah," ujar dia.

Baca juga: Cara Isi Saldo Smart SIM Sama Seperti Kartu e-Toll

Smart SIM itu sendiri akan diluncurkan secara resmi pada 22 September 2019 mendatang, bertepatan dengan Hari Lalu Lintas Bahayangkara ke-64.

Pengguna SIM lama akan mendapatkan Smart SIM ketika melakukan perpanjangan. Sementara, pengguna baru dapat membuat SIM baru di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Ia menegaskan bahwa SIM jenis terbaru tersebut tidak merugikan publik.

"Jadi tidak ada yang berubah dari mekanisme pelayanan, sekuriti ditingkatkan, tidak ada juga yang berubah dari PNPB yang harus dibayarkan masyarakat. Jadi tidak ada satupun masyarakat yang dirugikan," ucap dia.

Korlantas akan menerapkan masa uji coba Smart SIM selama enam bulan setelah diluncurkan.

 

Kompas TV Gaya busana Presiden RI Joko Widodo, selalu menarik perhatian publik, termasuk penggunaan sneakers. Bahkan, sejumlah menteri kabinet kerja juga ikut mengenakan sneakers saat melakukan kunjungan kerja.<br /> <br /> Gaya busana Presiden Joko Widodo kerap mencuri perhatian publik, begitu juga cara presiden mengenakan sepatu atau sneakers.<br /> <br /> Di sejumlah kegiatan Presiden Joko Widodo tak segan untuk mengenakan sneakers buatan dalam negeri. Seperti saat berkunjung ke Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah saat membagikan Kartu Indonesia Pintar, program keluarga harapan dan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com