PKS: Anggaran Mobil Baru Menteri Lebih Baik untuk Korban Gempa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, anggaran yang disediakan untuk pengadaan mobil dinas menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo, sebaiknya digunakan untuk membantu para korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Untuk membantu sekolah-sekolah yang kemarin hancur akibat gempa di NTB maupun juga di Sulteng yang dijanjikan oleh Pak Jokowi. Itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas yang sesungguhnya pun masih memadai untuk digunakan," kata Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Kondisi Mobil Dinas Jokowi: Jendela Tak Berfungsi, Radio Nyala Sendiri

Hidayat menilai, mobil yang saat ini digunakan oleh para menteri kabinet pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 masih memadai untuk dipergunakan kembali sebagai mobil dinas oleh menteri baru.

KOMPAS.com/Haryantipuspasari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Oleh sebab itu, anggaran untuk pengadaan mobil baru, sebaiknya digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal itu, kata Hidayat, juga dapat mensukseskan program pemerintah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.

Baca juga: Menteri Jokowi Pakai Mobil Dinas Baru? Ini Sejarah Mobil Menteri di Masa Lalu

"Anggaran yang ada bila dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan memajukan rakyat Indonesia, apalagi program pak Jokowi katanya adalah untuk menghadirkan SDM yang unggul. SDM yang unggul itu memerlukan advokasi di antaranya adalah anggaran," ujarnya.

Selanjutnya, Hidayat menegaskan, dirinya tidak setuju apabila pemerintah memaksakan membeli mobil baru untuk menteri kabinet periode 2019-2024 di tengah masih banyak hal lain yang perlu diprioritaskan pembiayaannya.

"Saya lebih setuju bila pemerintah betul-betul jujur ya dengan program unruk memajukan SDM yang unggul. Dan karenanya seluruh anggaran yg ada mestinya dipergunakan untuk ke sana," pungkasnya.

Baca juga: Para Menteri Jokowi Siap Pakai Mobil Dinas Baru

Sebelumnya, para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) masa jabatan 2019-2024 disebutkan bakal mendapat mobil dinas baru.

Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga periode 2019 ini, mobil dinas para menteri belum pernah ganti atau tetap menggunakan Toyota Crown Royal Saloon.

Nominal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan untuk pengadaan mobil dinas menteri ini Rp 147 miliar lebih.

Baca juga: Pengusaha Sarankan Mobil Dinas Menteri Diganti Mobil Listrik

Informasi ini diketahui dari tender Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri yang tercantum dari laman resmi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan kode 26344011 yang telah dibuat sejak 19 Maret 2019.

Diketahi nilai pagu paket Rp 152.540.300.000, sementara nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 147.312.469.200.

Peserta tender diikuti 41 perusahan, tetapi hanya empat yang lolos kualifikasi, yakni PT Astra Internasional, PT New Ratna Motor, PT Agung Automall, dan PT Hadji Kalla.

Alhasil PT Astra International yang keluar menjadi pemenang tender dengan penawaran Rp 147.229.317.000.