Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 22/08/2019, 13:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, pengadaan mobil dinas baru untuk presiden, wakil presiden, dan para menteri Kabinet Kerja 2019-2024 merupakan hal wajar.

Sebab, kendaraan dinas yang digunakan selama ini sudah berumur lebih dari sepuluh tahun.

"Sudah wajarlah mobil sudah lebih dari 10 tahun," kata Heru di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Diketahui, kendaraan dinas presiden dan wapres saat ini, yakni Mercedes-Benz jenis S600 Guard yang berjumlah delapan unit, sudah digunakan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Menunggu Pilihan Mobil Dinas Presiden

Heru mengatakan, akibat sudah berumur, mobil dinas presiden dan wapres sering kali mengalami kerusakan.

Menurut dia, pabrikan mobil juga sudah beberapa kali mengingatkan bahwa kerusakan pada mobil yang sudah berumur lebih dari 10 tahun sulit untuk diperbaiki.

"Kan berkali-kali, power window enggak jalan, elektrik enggak jalan, lantas pernah semua sound system di dalam mobil bunyi. Radio semua bunyi kan enggak nyaman. Kira-kira begitu," kata Heru.

Baca juga: Baru 5 Menit Jalan dari Bandara, Mobil Jokowi Berhenti Mendadak

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7/2016).Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Bahkan, menurut Heru, kerusakan itu terjadi saat sedang kunjungan ke luar kota. Alhasil, dengan unit mobil yang juga terbatas dan jadwal kunjungan yang padat, sulit untuk mencari mobil pengganti.

"Contoh ketika beliau menggunakan di Bali, ada sesuatu yang tidak normal dan terpaksa kami dan saya selaku dan bersama Paspampres berada di lokasi berusaha mencari pengganti," ujar Heru.

"Dan ternyata penggantinya dari sisi persyaratan keamanan seorang kepala negara tidak memenuhi syarat," lanjut dia.

Oleh karena itu, untuk tahun ini Kementerian Sekretariat Negara membuka tender untuk mendatangkan dua kendaraan dinas baru presiden dan wapres.

Baca juga: BMW dan Mercedes-Benz Ikut Lelang Mobil Dinas Presiden

Sejauh ini, sudah ada dua merek yang bertarung menawarkan produk. Keduanya adalah Mercedes-Benz dan BMW.

Sementara itu, untuk mobil para menteri, tender sudah dimenangi oleh PT Astra Internasional Tbk.

Penggantian kendaraan dinas para menteri pun didasarkan atas hal sama.

"Wajarlah menteri juga Toyota Crown sudah lebih dari 10 tahun. Saya dengar beberapa menteri enggak pakai kendaraan itu karena sering mogok. Mesinnya tiba-tiba panas dan lain-lain," kata Heru.

 

Kompas TV Visual amatir ini memperlihatkan aksi Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki Pertamina yang menghentikan mobil presiden Joko Widodo, ketika keluar dari Istana Kepresidenan, Rabu malam (13/2).<br /> <br /> Kericuhan sempat terjadi ketika demonstran yang ingin merangsek mendekati mobil presiden dihentikan oleh Paspampres. Aksi dorong antara Paspampres dan polisi dengan ratusan demonstran pun sempat terjadi sebelum kemudian presiden Joko Widodo berhenti untuk mengajak berdialog dengan salah seorang demonstran.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Tak Saling Menyalahkan soal Piala Dunia U20, Keutuhan Bangsa Lebih Penting

Muhammadiyah Minta Tak Saling Menyalahkan soal Piala Dunia U20, Keutuhan Bangsa Lebih Penting

Nasional
DKPP Tolak Aduan PKR yang Gagal Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Alasannya

DKPP Tolak Aduan PKR yang Gagal Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Alasannya

Nasional
MUI Tetap Apresiasi PSSI Meski Gagal Lobi FIFA Agar Indonesia Tetap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

MUI Tetap Apresiasi PSSI Meski Gagal Lobi FIFA Agar Indonesia Tetap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
PKB: Pecinta Bola Akan 'Tandain' Tokoh-Parpol yang Bikin Indonesia Gagal Gelar Piala Dunia U-20

PKB: Pecinta Bola Akan "Tandain" Tokoh-Parpol yang Bikin Indonesia Gagal Gelar Piala Dunia U-20

Nasional
Nasdem Bilang PDI-P Ngawur Sebut Izin 'Ibu' Dulu Sebelum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasdem Bilang PDI-P Ngawur Sebut Izin "Ibu" Dulu Sebelum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasional
Wacana Deklarasi Kaesang Calon Wali Kota Depok, Sekjen PDI-P: Setelah Pemilu, Baru Bicara Pilkada

Wacana Deklarasi Kaesang Calon Wali Kota Depok, Sekjen PDI-P: Setelah Pemilu, Baru Bicara Pilkada

Nasional
Gibran Beda Sikap Soal Timnas Israel, Sekjen PDI-P: Sudah Enggak Ada Persoalan

Gibran Beda Sikap Soal Timnas Israel, Sekjen PDI-P: Sudah Enggak Ada Persoalan

Nasional
 Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Vale Indonesia dengan Ford dan Huayou

Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Vale Indonesia dengan Ford dan Huayou

Nasional
Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Nasional
Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Nasional
Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Nasional
KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

Nasional
PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

Nasional
Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Nasional
Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke