Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Industrialisasi dan Eksploitasi Dinilai Jadi Akar Konflik dan Kekerasan di Papua

Kompas.com - 21/08/2019, 09:59 WIB
Christoforus Ristianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Sosiologi dari Universitas Airlangga, Bagong Suyanto menuturkan, masyarakat Papua rentan terprovokasi dan cenderung mudah menggelar aksi massa karena adanya industrialisasi dan perubahan sosial di Papua.

Menurut dia, industrialisasi dan perubahan sosial di kawasan Papua sebetulnya tidak hanya terjadi setelah diberlakukannya kebijakan otonomi khusus di Papua.

"Di era Orde Baru, ketika pemerintah mencanangkan program yang disebut 'Kebijakan ke Arah Timur', yang bertujuan mendorong investasi di wilayah Indonesia bagian timur, sejak itu pula arus investasi yang masuk ke wilayah Papua mulai meningkat pesat," ujar Bagong kepada Kompas.com, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Pemerintah Pastikan Papua Aman Terkendali, Tapi Tetap Tambah Pasukan

Bagong melanjutkan, setelah program Kebijakan ke Arah Timur itu, sejumlah pelaku industri mulai berbondong-bondong untuk mencari keuntungan di Papua.

"Sejumlah perusahaan di bidang perkayuan, perikanan, pertanian, dan pertambangan mulai banyak menyerbu Papua karena potensi sumber daya alam yang menjanjikan," tuturnya.

Namun, masuknya industri ke Papua tidak sinkron dengan kesejahteraan yang didapat masyarakat di sana.

Bagong menjelaskan, di wilayah Papua Barat misalnya, eksplorasi dan eksploitasi terjadi di wilayah perairan akibat pembukaan industri perikanan.

Sebaliknya, dalam beberapa kasus selain berdampak negatif terhadap produksi nelayan lokal, ternyata juga melahirkan tekanan kemiskinan yang meresahkan.

"Wilayah perairan pantai yang sebelumnya mampu menghidupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga nelayan tradisional, pelan-pelan makin tidak bersahabat akibat kegiatan modernisasi perikanan," tutur Bagong.

Baca juga: Alissa Wahid: Diskriminasi Rasial dan Ujaran Rendahkan Orang Papua Tak Boleh Terjadi

Sepanjang kegiatan industrialisasi hanya mengeksploitasi SDA serta tidak melakukan reinvetasi bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal Papua, lanjutnya, dapat dipastikan akan terjadi sejumlah perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Perubahan itu, seperti diungkapkan Bagong, bukan hanya mengancam ekosistem, melainkan juga kelangsungan hidup masyarakat setempat di Papua.

"Kehadiran industrialisasi akan melahirkan pergeseran dan perubahan budaya masyarakat," kata Bagong, yang pernah melakukan penelitian industrialisasi di Papua.

"Sebuah komunitas atau suku yang semula hidup relatif terisolasi, jarang berinteraksi dengan hal-hal yang modern, maka mereka cepat atau lambat akan melakukan proses adaptasi yang sebagian mungkin berhasil, tetapi seagian yang lain mungkin gagal sehingga tersisih," ucap dia.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com