Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementan dan Kominfo Dilibatkan dalam Penanggulangan Karhutla

Kompas.com - 16/08/2019, 20:30 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

TANGSEL, KOMPAS.com — Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen (Pol) Condro Kirono memastikan, akan ada perluasan koordinasi di antara kementerian/lembaga terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

"Ke depan yang akan dilaksanakan adalah memperluas koordinasi. Selama ini, hanya KLHK, TNI, Polri, BMKG, BNPB beserta BPBD daerahnya. Nanti akan diperluas kepada kementerian lain," ujar Condro saat ditemui di Pangkalan Udara Direktorat Polisi Udara Baharkam Polri Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: KLHK Segel 2.909 Hektare Lahan Terkait Karhutla

Kementerian lain yang dimaksud, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Condro mengatakan, nanti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang akan mengoordinasikan sejumlah kementerian tersebut.

Ia mencontohkan, Kementerian Pertanian akan bertugas memberi penyuluhan terkait tanaman yang sebaiknya ditanam di lokasi yang selama ini rawan terjadi karhutla.

Menurutnya, tanaman yang dimaksud harus ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Koordinasi yang dimaksud, misalnya Kementerian Pertanian akan bertugas memberi penyuluhan terkait tanaman yang sebaiknya ditanam di lokasi yang selama ini rawan terjadi karhutla.

Baca juga: Cegah Karhutla Meluas, KLHK Kirim Surat Peringatan ke 110 Perusahaan

Menurutnya, tanaman yang dimaksud harus tanaman yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis tinggi.

"Kementan adalah bagaimana penyuluh pertanian di daerah semua fokus tidak membuat lahan terbakar, apakah itu kopi liberica atau mungkin tanaman lain yang tidak menyerap air cukup banyak seperti sawit kalau di lahan gambut dan nilai ekonomisnya tinggi," kata Condro.

"Kalau nilai ekonomis tinggi, masyarakat akan menjaga dan tidak akan membuat lahan," kata dia. 

 

Kompas TV Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri, Jenderal Tito Karnavian menegaskan pelaku pembakar hutan dan lahan harus ditindak tegas. Bahkan Kapolri telah memerintahkan tim khusus untuk menyelidiki kebakaran di wilayah konsesi.<br /> <br /> Setelah menggelar rapat evaluasi penanganan karhutla, di Lanud Rusmin Nuryadin, Pekanbaru, Riau. Panglima TNI, Kapolri, Menteri LHK, dan Kepala BNPB, menyatakan akan melakukan modifikasi cuaca. Hal itu karena diprediksi hingga September mendatang sejumlah wilayah di tanah air, terutama area kebakaran lahan, masih mengalami kekeringan. Untuk penegakan hukum, Kapolri menyebut 90 persen penyebab kebakaran, adalah kesengajaan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com