Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Peringatan Kemerdekaan, Parpol Diingatkan Tak Sibuk Urus Dirinya Sendiri

Kompas.com - 16/08/2019, 16:50 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat mengingatkan partai politik untuk tak sekadar mengurus kepentingan sendiri dan mengesampingkan kepentingan negara.

Hal itu disampaikan Komaruddin saat ditanya soal pesannya terkait Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74 pada Sabtu (17/8/2019) besok.

"Jangan sampai kemudian Parpol itu yang ingin ngatur negara itu sibuk sama dirinya sendiri. Kalau itu terjadi, dia mengkhianati founding fathers yang mendirikan negara ini," kata Komaruddin dalam konferensi pers bersama Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) di Hotel Luwansa, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: Nostalgia 17 Agustus, Lomba Apa yang Paling Dirindukan?

Ia mengingatkan, Indonesia lahir dari perjuangan keras dan pengorbanan banyak pihak.

Hal ini yang dinilainya membedakan Indonesia dengan negara yang lahir dari bentuk pemberian.

"Republik ini anak kandung gerakan masyarakat yang proses kelahirannya berdarah-darah, nah ini beda dengan beberapa negara yang lahirnya itu mungkin sebagai hadiah," katanya.

Setelah meraih kemerdekaan, kata dia, Indonesia menjadi negara yang kuat.

Negara pun dipimpin oleh orang-orang yang sebagian besar berasal dari partai.

 

Baca juga: Mantan Teroris Bom Bali hingga Anggota ISIS Akan Upacara 17 Agustus

Oleh karena itu, Komaruddin kembali mengingatkan bahwa partai berperan strategis di Indonesia.

"Pemerintah ini dan wakil rakyat ini dari mana? Parpol. Jadi Parpol menjembatani antara negara dan rakyat. Pertanyaannya adalah apakah parpol itu sekarang memiliki semangat sebagaimana ketika masyarakat melahirkan negara, betul fokus pada negara atau tidak?" kata dia.

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyatakan agar Parpol memperbaiki kaderisasi, demokratisasi internal dan tata kelola keuangan yang baik.

Baca juga: Jelang 17 Agustus: Kibarkan Merah Putih Raksasa hingga Bangun Gapura Kartun

Hal itu guna memastikan negara dikelola oleh orang-orang Parpol yang kredibel, profesional dan bertanggung jawab.

"Kalau tidak sehat kita bisa bertanya apakah bisa Parpol mewakili rakyat ngatur negara? Bisa membuat lembaga legislatif sehat? Bisa menyehatkan eksekutif? Bangsa kita itu punya banyak tantangan," ujar dia.

Kompas TV Merah putih memiliki banyak makna. Dalam istilah Austronesia, merah berarti bumi dan putih berarti langit. Nah, Sang Saka Merah Putih memiliki arti keberanian para pahlawan melawan penjajah dan kesucian niat para pahlawan. Sebelum megah berkibar seperti sekarang, bendera merah putih Indonesia awalnya dijahit oleh Ibu Fatmawati dengan bahan kain katun Jepang. Bendera itu dikibarkan saat pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Namun, saat bendera itu mulai robek, diganti dengan replika berbahan kain sutra. Hingga hari ini, Sang Saka Merah Putih berkibar di seluruh pantai Indonesia. Makin bangga jadi orang Indonesia. #benderamerahputih #hut74ri #17agustus
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com