Pemerintah Pastikan Harga Lahan Ibu Kota Baru Tak Dimainkan Spekulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan lahan yang akan digunakan untuk ibu kota baru tak akan dimainkan oleh spekulan.

"Kali ini enggak akan bisa spekulasi karena sebagian tanah negara," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Lagi pula, kata Sofyan, saat ini Presiden belum menentukan lokasi pasti ibu kota baru sehingga harga lahan belum bisa dimainkan oleh spekulan tanah.

Baca juga: Mendagri Sebut Ibu Kota Baru Bukan Daerah Otonom, Tak Perlu Kepala Daerah

Sofyan menambahkan, nantinya kementeriannya akan membuat aturan mengenai harga lahan di sekitar lokasi ibu kota baru agar harganya tak meroket tajam.

"Terakhir itu ya mereka kan enggak bisa ngatur. Tapi kalau di sekitar tanah negara apakah Rp200.000 per meter (contoh) itu yang kita atur," lanjut dia.

Lokasi untuk ibu kota baru semakin mengerucut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut ibu kota baru akan dipindah ke pulau Kalimantan.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Andalkan KPBU

Lalu, dalam rapat kabinet di Istana pada Selasa (6/8/2019) pagi ini, diputuskan bahwa ada tiga provinsi di pulau Kalimantan yang layak menjadi lokasi ibu kota baru.

"Kami paparkan tiga kandidat, seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa pemindahan ke Kalimantan. Apakah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, atau Kalimantan Timur," papar Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, usai rapat.

Baca juga: Gubernur Kalsel: Secara Geografis Kami Paling Layak Jadi Ibu Kota Baru

Bambang mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing provinsi tersebut.

Presiden, sambung Bambang, berjanji untuk segera memilih dan mengumumkan lokasi pastinya.

“Dari hasil rapat tadi, intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya atau lokasi pastinya. Tapi yang pasti satu di antara tiga itu,” ujar Bambang.