Mendagri Sebut Ibu Kota Baru Bukan Daerah Otonom, Tak Perlu Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan ibu kota yang baru nantinya direncanakan bukan sebagai daerah otonom.

"Kami ikut terus setiap rapat Bappenas. Tapi secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonom baru," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Tjahjo menyatakan, nantinya direncanakan ibu kota negara yang baru merupakan daerah administratif seperti Putrajaya di Malaysia.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Andalkan KPBU

Dengan demikian, nantinya ibu kota baru tak dipimpin kepala daerah yang dipilih masyarakat secara langsung.

"Setahu saya enggak ada (Pilkada). Ya nanti tanya Pak (Kepala) Bappenas," lanjut Tjahjo.

Lokasi untuk ibu kota baru semakin mengerucut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut ibu kota baru akan dipindah ke pulau Kalimantan.

Baca juga: Gubernur Kalsel: Secara Geografis Kami Paling Layak Jadi Ibu Kota Baru

Lalu, dalam rapat kabinet di Istana pada Selasa (6/8/2019) pagi ini, diputuskan bahwa ada tiga provinsi di pulau Kalimantan yang layak menjadi lokasi ibu kota baru.

"Kami paparkan tiga kandidat, seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa pemindahan ke Kalimantan. Apakah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, atau Kalimantan Timur," papar Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, usai rapat.

Baca juga: Crown Group Berminat Ikut Membangun Ibu Kota Baru

Bambang mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing provinsi tersebut.

Presiden, sambung Bambang, berjanji untuk segera memilih dan mengumumkan lokasi pastinya.

“Dari hasil rapat tadi, intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya atau lokasi pastinya. Tapi yang pasti satu di antara tiga itu,” ujar Bambang.