Fadli Zon: Wacana Amandemen UUD Jangan Jadi Kepentingan Sesaat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, banyak hal yang harus dicermati sebelum memutuskan untuk amandemen terbatas UUD 1945. Fadli mengingatkan, agar wacana amandemen UUD 1945 tidak sebatas untuk memuluskan kepentingan kelompok tertentu.

"Kalau mau amandemen, harus dikaji dengan cermat, jangan hanya untuk kepentingan sesaat. Kalau untuk kepentingan sesaat atau kelompok, ini merugikan rakyat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Fadli menilai, amandemen UUD 1945 yang pernah dilakukan bermasalah dari sisi subtansi dan prosedur. Akibatnya, Indonesia hampir memiliki naskah UUD 1945 yang baru.

"Dari susbtansi itu naskah aslinya (UUD 1945) memang dihilangkan, ini jadi masalah, dan penjelasan dihilangkan atau naskah aslinya dirombak, dan kita hampir memiliki naskah UUD yang baru," ujarnya.

Baca juga: PDI-P Ingin Pimpinan MPR Mendatang Dukung Usulan Amandemen Terbatas

Fadli mengatakan, semua pihak harus mengkaji sejauh mana urgensi amandemen terbatas UUD 1945. Ia berpendapat, amandemen dapat dilakukan dengan mengembalikan UUD 1945 ke versi asli terlebih dahulu.

Setelah itu, dimasukkan adendum-adendum dari hasil amandemen UUD 1945 yang pertama hingga keempat. Lalu, menyiapkan hal-hal yang akan diamandemen berikutnya.

"Kalau bisa sekaligus aja, kita kembalikan dulu (UUD 1945 versi asli) lalu adendum dari hal-hal yang udah diputuskan di amandemen 1sampai 4, lalu hal apa yang akan dilakukan di amandemen berikutnya dengan bentuk adendum," tuturnya.

Baca juga: PDI-P Usul Amandemen Terbatas UUD 1945 agar MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Fadli mengatakan, wacana amandemen UUD 1945 perlu dibicarakan karena akan berdampak pada seluruh kehidupan masyarakat. Fadli juga mendukung, amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi dan menetapkan GBHN.

"Kalau GBHN bagus ya, karena ada pertanggung jawaban presiden terhadap program-program yang sudah disepakati bersama dan arah bangsa ditentukan bersama," pungkasnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDI-P) merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: Sikap Politik PDI-P, Amandemen Terbatas UUD 1945 hingga Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Rekomendasi amandemen terbatas konstitusi menjadi salah satu sikap politik PDI-P yang ditetapkan dalam Kongres V di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

"Kita memerlukan Garis Besar Haluan Negara atau pola pembangunan semesta berencana," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui seusai kongres.

"Ini yang akan kami dialogkan bersama, tetapi sebagai keputusan kongres kami taat pada putusan itu," ujar Hasto.

Kendati MPR menjadi lembaga tertinggi negara, lanjut Hasto, partainya tidak merekomendasikan adanya perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.