Sikap Politik PDI-P, Amandemen Terbatas UUD 1945 hingga Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Kompas.com - 12/08/2019, 09:12 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) melantik sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024 saat penutupan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (10/8/2019).  Megawati Soekarnoputri mengumumkan dan melantik 27 orang pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nz. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) melantik sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024 saat penutupan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (10/8/2019). Megawati Soekarnoputri mengumumkan dan melantik 27 orang pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nz.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan ( PDI-P) baru saja menggelar Kongres V pada 8 hingga 10 Agustus 2019 di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali.

Selain menetapkan struktur kepengurusan periode 2019-20124, partai berlambang banteng itu juga menegaskan sikap politiknya.

Amandemen terbatas UUD 1945, menambah ambang batas parlemen hingga usul penyelenggaraan Pileg dan Pilres yang tidak lago serentak menjadi beberapa poin yang direkomendasikan.

PDI-P merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan demikian MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

"Kita memerlukan Garis Besar Haluan Negara atau pola pembangunan semesta berencana. Ini yang akan kami dialogkan bersama tetapi sebagai keputusan kongres kami taat pada putusan itu," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui seusai kongres, Sabtu (10/8/2019).

Kendati MPR menjadi lembaga tertinggi negara, lanjut Hasto, partainya tidak merekomendasikan adanya perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Baca juga: PDI-P Ingin Pimpinan MPR Mendatang Dukung Usulan Amandemen Terbatas

Ia menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden harus tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Seperti diketahui, pada era Orde Baru, MPR merupakan lembaga tertinggi negara serta memiliki kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

"Kita tetap mengikuti rezim kedaulatan rakyat di mana rakyat berdaulat untuk menentukan pemimpinnya. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat," kata Hasto.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah berharap, pimpinan MPR periode 2019-2024 mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945.

Basarah mengatakan, komposisi pimpinan MPR mesti sepakat dengan agenda amandemen terbatas UUD 1945 demi memuluskan usulan PDI-P.

Untuk itu, PDI-P akan berkomunikasi dengan partai-partai politik untuk menentukan komposisi pimpinan MPR dan melobi partai-partai politik untuk mendukung wacana amandemen terbatas UUD 1945.

Ia menyebut, PDI-P membuka kemungkinan adanya unsur dari partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga masuk dalam komposisi pimpinan MPR selama mendukung wacana amandemen terbatas UUD 1945.

"Kita akan menyepakati komposisi pimpiman MPR dari Koalisi Indonesia Kerja atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Indonesia Adil Makmur yang bersepakat, yang commited, yang setuju diadakannya agenda amandemen terbatas UUD 1945," ujar Basarah, Minggu (11/8/2019).

Ia menambahkan, komposisi pimpinan MPR itu nantinya juga akan disetujui oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Mengenai siapa ketua atau wakil ketuanya tentu nanti itu adalah wewenang para ketua umum masing-masing partai politik dan itu atas dasar persetujuan Presiden Joko Widodo," kata Basarah.

Pileg dan pilpres tak serentak

PDI-P juga merekomendasikan pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres). Artinya Pileg dan Pilpres tak lagi diselenggarakan secara serentak.

"Itu merupakan pembahasan di Komisi Pemilu, kami memang mengusulkan ada pemilu legislatif dan pemilu presiden, dengan melihat mencermati di masa lalu risiko politik yang terlalu besar," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Mega Ingin Pimpinan MPR Dipilih Aklamasi, PDI-P Buka Pintu Bagi Koalisi Adil Makmur

Hasto mengatakan, negara wajib mengembangkan sistem pemilu dan kepartaian yang sejalan dengan terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif.

Oleh sebab itu, kata Hasto, upaya menciptakan sistem pemilu dan kepartaian yang sederhana melalui pengaturan secara demokratik, efisien, dan efektif mutlak diperlukan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Sebut Terjadi Anomali akibat Perubahan Iklim

BNPB Sebut Terjadi Anomali akibat Perubahan Iklim

Nasional
8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

Nasional
Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

Nasional
Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

Nasional
UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

Nasional
Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Nasional
Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Nasional
MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Nasional
Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X